Home / Headline / Menko Polhukam : Gelar Pahlawan untuk Soeharto & Gus Dur diharapkan bisa diberi tahun ini

Menko Polhukam : Gelar Pahlawan untuk Soeharto & Gus Dur diharapkan bisa diberi tahun ini

Soeharto-Gus-Dur

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa sudah berdiskusi dengan beberapa pihak mengenai pemberian gelar pahlawan nasional untuk mantan Presiden ke-4 Gus Dur. Menurutnya, tokoh NU itu memang laik untuk mendapatkan gelar pahlawan karena banyak memberikan inspirasi bagi bangsa Indonesia.

“Saya diskusi banyak dengan Pak Mahfud karena kami pernah bekerja dengan Presiden Gus Dur, dari segi pelanggaran konstitusi tidak ada, korupsi juga tidak,” ujar Menko Luhut di MMD Initiative Jl. Dempo No. 3 Matraman Dalam, Jakarta Pusat, Rabu (22/6).

Menurut Luhut, kasus yang pernah menjerat Gus Dur hanyalah akibat dari kondisi politik saat itu. Bukan semata-mata benar kesalahan Gus Dur.

“Juga memang waktu itu keadaan politik demikian, dan apa yang saya rasakan Gus Dur ketika itu memang presiden yang teguh pada pendiriannya,” jelas Luhut.

Ditambahkan pula, pemikiran dan sikap pluralisme Gus Dur telah banyak dijadikan panutan. Karenanya dia menyatakan akan mendorong pemerintah untuk merealisasikan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Gus Dur. Sebab upaya itu kata Luhut, sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kita nanti akan coba komunikasi ini dengan presiden untuk dipertimbangkan, karena ini memang cuma masalah waktu saja,” ujarnya.

Pihaknya menargetkan pada peringatan hari Pahlawan tanggal 10 November 2016 mendatang penganugerahan gelar pahlawan untuk mantan presiden keempat itu bisa terlaksana.

Tidak hanya Gus Dur, menurut Luhut, ada juga nama mantan Presiden RI-2 Soeharto yang juga masuk dalam daftar calon penerima gelar pahlawan nasional.

“Tentu yang kita lihat sekarang ada juga presiden kedua, Soeharto dan Gus Dur, itu mungkin mereka yang menunggu untuk dapat gelar pahlawan nasional,” terang Luhut.

 

 

 

Baca Juga

Pemerintah dan DPR Bahas Rencana Tambah Utang Tahun Depan

Jakarta – Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali melakukan rapat kerja ...