Home / Berita / Menkopolhukam ungkapkan : Pemerintah Kaji soal Kebijakan Tidak Penjarakan Koruptor

Menkopolhukam ungkapkan : Pemerintah Kaji soal Kebijakan Tidak Penjarakan Koruptor

Luhut-Panjaitan-66

 

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Pandjaitan mengungkapkan kalau saat ini Pemerintah sedang mengkaji kebijakan untuk tidak memenjarakan terpidana korupsi.

Kebijakan ini diambil dengan alasan bahwa para koruptor dinilai tidak akan merasakan efek jera saat dibui, sehingga hukuman alternatif kemudian dirancang.

Disamping itu, pertimbangan lain untuk tidak memenjarakan koruptor juga dipilih karena kondisi sel di Indonesia yang sudah tidak memadai untuk menerima tambahan narapidana dalam jumlah banyak.

“Kalau dia (koruptor) terbukti merugikan negara, kita bisa hukum dengan mengembalikan uang negara, ditambah penalti dan pemecatan dari jabatannya. Kalau masuk penjara, maka penjara kita bisa penuh nanti,” kata Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa (26/7) seperti dilansir Antara.

Soal rancangan kebijakan itu, katanya, Pemerintah saat ini telah membentuk tim pengkaji penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Pemerintah juga sedang membandingkan praktik hukuman alternatif yang digunakan sejumlah negara lain terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.

Walau demikian, Menkopolhukam menerangkan pembahasan mengenai aturan ini masih pada tahap awal, sehingga perlu lebih dimatangkan lagi konsep pemberian hukuman dan efek jeranya.

“Kita masih bicarakan masalah (hukuman) itu, saat ini masih terlalu awal,” jelasnya.

 

 

Baca Juga

6 Kesalahan Wanita Saat Memakai Celana Dalam Menurut Pakar Kesehatan

Jakarta – Apa Anda sudah benar memilih celana dalam? Celana dalam sangat berkaitan dengan kesehatan ...