Home / Berita / Nasional / Mensekneg Sudah Kantongi Nama Calon Pansel KPK

Mensekneg Sudah Kantongi Nama Calon Pansel KPK

25.korupsi gedung kpk

Masa jabatan pimpinan KPK periode 2010-2015 hanya tinggal enam bulan saja, berakhir pada Desember 2015. Pada akhir tahun lalu, Busyro Muqoddas menyelesaikan tugasnya sebagai pimpinan KPK. Kemudian pada Februari 2015, dua pimpinan KPK, yakni Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, dinonaktifkan karena ditetapkan sebagai tersangka. Presiden Jokowi selanjutnya menunjuk Taufiequrachman Ruki, Johan Budi, dan Indriyanto Seno Adji untuk menduduki tiga kursi pimpinan yang kosong.

Karena waktunya tidak lama lagi, maka akan dibentuk Pansel Pimpinan KPK. Prosesnya hingga sekarang pemerintah masih mengumpulkan sejumlah nama calon pansel.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menuturkan bahwa dirinya telah menerima sejumlah nama calon panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nama-nama tersebut sedang dipilih dan akan segera ditunjuk Presiden Joko Widodo pekan depan.

Jadi, lanjut Pratikno, sudah cukup banyak nama yang masuk, tapi kita belum finalisasi. Secepatnya akan finalisasi. “Intinya, kita akan buat pertimbangan semaksimal mungkin untuk tentukan pansel yang baik. Yang lebih penting lagi menghasilkan komisioner yang baik,” ungkapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (15/5).

Untuk menjadi pansel KPK, pemerintah telah menentukan kriteria orang-orang yang akan duduk, diantaranya mereka yang memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi. Kemudian juga, kata Pratikno, tokoh yang masuk dalam pansel KPK merupakan tokoh masyarakat yang disegani.

“Minggu depan harapannya itu sudah siap,” tegas Mensekneg

Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Menurutnya,”Sudah komunikasi dengan Mensesneg. Beberapa nama sudah diusulkan, jadi disaring lagi, nanti kita serahkan kepada Pak Presiden,” Yasonna.

Untuk itu, dirinya berharap anggota pansel merupakan tokoh yang memiliki rekam jejak baik, matang secara emosional, dan memiliki keinginan menegakkan hukum.

Kalau Sebelumnya, wewenang pembentukan anggota pansel KPK itu ada di tangan Kementerian Hukum dan HAM, maka pada tahun ini pembentukan pansel KPK diambil alih oleh Sekretariat Negara.

Pratikno menuturkan bahwa pengalihan wewenang pembentukan pansel KPK itu karena semua peraturan presiden dikeluarkan oleh Sekretariat Negara, termasuk perpres mengenai pembentukan pansel KPK. Dengan demikian, proses pembentukan pansel KPK akan lebih mudah.

 

 

 

Baca Juga

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...