Home / Berita / Politik / MK Akan Bentuk Majelis Kehormatan Periksa Kasus Akil Mochtar

MK Akan Bentuk Majelis Kehormatan Periksa Kasus Akil Mochtar

Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar
Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar
Aktual Post – Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera membentuk Majelis Kehormatan untuk memeriksa kasus dugaan suap yang melibatkan Akil Mochtar.

“Kami menunggu perkembangan yang ada. Kami menghimpun informasi. Dan sambil menunggu perkembangan kami mengambil langkah membantuk Majelis Kehormatan dalam rangka untuk memeriksa kasus ini (dugaan suap AM),” kata Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva bersama seluruh jajaran Hakim Konstitusi dalam konferensi pers di Gedung MK, Kamis (3/10/2013) dini hari seperti diberitakan SuaraPembaruan.

Menurut Hamdan, Majelis Kehormatan yang dibentuk akan beranggotakan salah satu Hakim Konstitusi, salah satu pimpinan Komisi Yudisial, mantan pimpinan lembaga negara dan guru besar senior bidang hukum.

“Kami masih mencoba menghubungi orang-orang yang tepat masuk dalam Majelis Kehormatan. Majelis Kehormatan akan dibentuk dalam waktu dekat,” ujar dia.

Majelis Kehormatan tidak akan mengganggu upaya penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK. Menurutnya Majelis Kehormatan hanya akan memeriksa dalam ranah etik hakim.

Hamdan menjelaskan putusan yang dikeluarkan Majelis Kehormatan dapat berupa bebas tanpa tuduhan, peringatan, peringatan keras, hingga diberhentikan dengan tidak hormat.

“Majelis Kehormatan tidak ada kaitan dengan proses hukum AM. AM sendiri belum dinonaktifkan, kami masih melihat perkembangan,” ujarnya.

Sementara itu para penyidik KPK pada Kamis dini hari, melakukan penyegelan terhadap ruang kerja Akil Mochtar di Gedung MK. Hamdan mengatakan pihaknya kooperatif, dan akan membiarkan proses hukum tetap berjalan.

Hamdan mengaku tidak mengetahui apakah ada dokumen atau barang AM yang disita dalam penyegelan tersebut.

Pada Rabu (2/10/2013) malam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi berinisial AM di kediamannya, Rabu (2/10/2013) yang diduga telah menerima uang terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan.

“AM itu dulu Hakim Konstitusi, sekarang Ketua MK,” ujar juru bicara KPK Johan Budi dalam konferensi persnya di Gedung KPK, Kamis dini hari.

KPK menyatakan dugaan praktik suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) berinisial AM, di kediamannya kawasan Widya Chandra, Jakarta Barat, Rabu (2/10), diduga bernilai sekitar Rp2-3 miliar, yang diberikan dalam bentuk dolar Singapura.

“Penyidik mendapati uang dalam bentuk dolar Singapura. Perkiraan sementara, karena harus dihitung secara akurat, kalau dirupiahkan sekitar Rp2-3 miliar,” pungkas Johan.

Baca Juga

Ini Isi Puisi Fadli Zon untuk Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, rupanya disambut oleh Wakil Ketua DPR ...