Home / Berita / Nasional / MK : Pegawai ASN Harus bersikap Profesioan dan Dilarang Berpolitik

MK : Pegawai ASN Harus bersikap Profesioan dan Dilarang Berpolitik

MK

 

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pegawai aparatur sipil negara (ASN) harus bersikap profesional dan bebas dari intervensi politik.

“Untuk memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, maka pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik,” kata Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (15/6).

Hal tersebut disampaikan oleh Anwar saat membacakan pertimbangan Mahkamah dalam sidang pembacaan putusan.

Mahkamah kemudian juga menyatakan bahwa dalam Penjelasan Umum UU 5 tahun 2014, ditegaskan bahwa pegawai ASN harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

“Menjadi PNS adalah pilihan, maka ketika seseorang telah memilih untuk menjadi PNS berarti yang bersangkutan telah mengikatkan diri dalam ketentuan, syarat, dan kewajiban ASN yang harus dipenuhi,” jelas Anwar.

Walau demikian, hak berpolitik seorang PNS tak berarti dihapus dan hilang karena sebagai warga negara, seorang PNS tetap memiliki hak pilih dalam pemilihan umum.

“Dengan hak pilik demikian pun PNS harus tetap menjaga netralitas dan indpendensinya, bersikap adil dalam melayani masyarakat dari semua golongan,” imbuh Anwar.

Adapun para pemohon dari uji materi UU ASN ini memaparkan bahwa kewajiban pengunduran diri PNS yang maju dalam bursa pencalonan kepala daerah ataupun pemilu legislatif harus ditafsirkan sebagai pengunduran diri sementara.

 

Baca Juga

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...