Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Headline / MKD Belum Mau Sidangkan Novanto, Ini Alasannya

MKD Belum Mau Sidangkan Novanto, Ini Alasannya

MKD dpr

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mempermasalahkan soal status dan laporan Menteri ESDM Sudirman Said atas Ketua DPR Setya Novanto. Padahal, kasus sebelumnya soal ‘Trumpgate’, MKD berani mengusut hingga menjatuhkan sanksi.

Di kasus dugaan pelanggaran etik Setya Novanto karena hadir dalam jumpa pers capres Amerika Donald Trump, MKD menetapkan perkara tanpa aduan. Walau ada juga yang mengajukan laporan saat tersebut.

Pada kasus itu, MKD menggelar persidangan dan memanggil sejumlah pihak termasuk Novanto dan Fadli yang ternyata mangkir hadir, untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran etik saat keduanya berada di Amerika. MKD akhirnya memutuskan sanksi teguran.

Tetapi pada kasus pertemuan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres oleh Novanto, MKD mempermasalahkan status Sudirman yang tak punya legal standing dan menolak menjadikan kasus itu sebagai perkara tanpa aduan.

“Trump itu lebih dulu karena laporan media hingar bingar dulu, baru ada dari kawan-kawan. Dan tentu kurang penuhi persyaratan, tentu yang kita kedepankan ya perkara tanpa pengaduan karena memang sudah jadi perhatian publik,” tutur Ketua MKD Surahman Hidayat dalam jumpa pers di gedung DPR, Jakarta, Senin (23/11).

Dilanjutkan olehnya, ini sudah masuk laporan, tidak bisa arah ke Bandung dioper ke Jakarta. Jadi jalurnya Bandung.

Menurut Sudirman, substansi laporan Sudirman atas Novanto masih ada yang kurang untuk diteliti oleh MKD. Yaitu soal rekaman yang belum utuh diserahkan, dari 120 menit, baru 11,38 menit yang diserahkan ke MKD.

“Pak Dirman lapor durasi 120 menit, yang ada di flash disk 11,38 menit. Ini kan pertanyaan besar,” jelas Surahman.

Apakah Pak Sudirman perlu menyerahkan rekaman secara utuh 120 menit, kata Surahman, itu masalah teknis. MKD sekarang masih berkutat soal legal standing Sudirman lebih dulu, karena dalam tata beracara, seorang menteri tak diatur bisa menjadi pelapor.

Walau, menurut wakil ketua MKD Junimart Girsang, siapa saja bisa membuat laporan kepada MKD tidak harus yang tertuang dalam pasal 5, pelapor dapat pimpinan, anggota atau masyarakat.

“Kita belum masuk materi, masih verifikasi,” ujar Surahman.

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...