Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Nasional / MUI Menganggap BPJS Kesehatan Tidak Sesuai Prinsip Syariah

MUI Menganggap BPJS Kesehatan Tidak Sesuai Prinsip Syariah

Mengenal-BPJS-Kesehatan-Logo-BPJS-Badan-Penyelenggara-Jaminan-Sosial

Untuk membantu masyarakat yang kesulitan ketika berobat karena sakit, pemerintah telah meluncurkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun ternyata BPJS Kesehatan dianggap Majelis Ulama Islam (MUI) tak sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itu Pemerintah diminta untuk membenahi pelaksanaan BPJS Kesehatan ini agar lebih syariah.

“Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad di antara para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur gharar, maisir, dan riba,” demikian yang tertulis dalam website resmi MUI, menyitir keputusan Komisi B2 Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah (Masalah Fikih Kontemporer) Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Seindonesia V Tahun 2015.

Dalam Sidang pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V tahun 2015 yang berlangsung di Pesantren at-Tauhidiyah pada 7-10 Juni lalu, putusan dikeluarkan pada 9 Juni.

Di dalam keputusan itu, Islam bertujuan untuk merealisasikan jaminan yang bersifat umum dan mencakup semua umat Islam. Sehingga dengan demikian, masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman, damai, dan saling menolong. Sejumlah hadis yang dilampirkan juga menyatakan hal serupa.

MUI juga kemudian merujuk pada Ijma’ Ulama, Dalil Aqli, AAOIFI Tahun 2010 Nomor 26 tentang Al-Ta’min Al-Islamy; Fatwa DSN MUI Nomor 21 tentang pedoman asuransi syariah; Fatwa DSN-MUI Nomor 52 tentang akad Wakalah Bil Ujrah pada asuransi syariah dan reasuransi syariah; dan Fatwa DSN-MUI Nomor 43 tentang ganti rugi (ta’widh).

Semuanya merujuk pada asuransi yang adil merata untuk semua penduduk tanpa pengecualian. Asuransi juga harus menjamin hal-hal pokok, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan agar terpenuhi.

“Jika hal-hal pokok ini tak terpenuhi, bisa saja menyebabkannya melakukan tindakan-tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan rusak. Pada akhirnya runtuhlah bangunan sosial di masyarakat,” ujar putusan MUI ini.

Makanya, berdasarkan kajian-kajian itu, MUI merekomendasikan pemerintah membuat standar minimum taraf hidup layak dalam kerangka jaminan kesehatan yang berlaku.

MUI menilai standar ini sebagai wujud pelayanan publik untuk terciptanya suasana kondusif masyarakat tanpa pilih-pilih. Modus operandi BPJS Kesehatan, termasuk aturan dan sistemnya, harus diubah lebih sesuai dengan prinsip syariah.

 

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...