Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Politik / Niat Efisiensi , Biaya Pilkada Serentak Ternyata Lebih Mahal

Niat Efisiensi , Biaya Pilkada Serentak Ternyata Lebih Mahal

politik-uang-HT

Pada Desember 2015 direncanakan pelaksanaan Pilkada serentak di 269 daerah. Untuk menyukseskan pesta demokrasi itu, pemerintah mulai menyiapkan segalanya, termasuk diantaranya anggaran. Untuk anggaran, ternyata totalnya mencapai sebesar Rp 6,7 triliun.

Biaya tersebut ternyata lebih mahal dari perkiraan sebelumnya. Sehingga tujuan efisiensi tidak akan tercapai.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan,”Pilkada serentak ini kan tujuannya untuk efektivitas dan efisiensi. Cuma efisiensi yang belum. Pilkada serentak lebih mahal dibanding tidak serentak.”

Meski demikian, dirinya dapat memahami mahalnya biaya Pilkada serentak 2015. Tjahjo menilai, tingginya biaya tidak akan terjadi saat pilkada serentak sudah dilakukan secara nasional.

Papua, Maluku dan Maluku Utara, menurut Tjahjo, adalah contoh daerah yang paling tinggi biayanya. Karena letak geografis sehingga dibutuhkan anggaran lebih untuk distribusi logistik.

Pada bagian lain, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek mengungkapkan kalau tingginya biaya pilkada serentak 2015 ini dialokasikan untuk kampanye para calon kepala daerah.

Biaya tersebut meliputi debat publik terbuka antar calon kepala daerah yang dilakukan maksimal tiga kali, serta bahan kampanye (selebaran, pamflet, poster, spanduk, umbul-umbul) para calon kepala daerah yang biayai APBD.

Belum lagi biaya iklan komersial para calon kepala daerah di media massa baik cetak maupun elektronik.

Sedangkan pilkada serentak pada tahun 2017 dan 2018 tidak akan membebani keuangan daerah karena akan dibiayai negara sesuai aturan pasal 200 UU No.8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pemerintah sendiri direncanakan akan menggelar pilkada serentak menjadi tiga gelombang, Pertama pada 9 Desember 2015 di 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 36 Kota. Kedua, pada Februari 2017 di 7 Provinsi, 76 Kabupaten dan 18 Kota. Sedangkan Ketiga, pada Juni 2018 di 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota.

 

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

ini-isi-puisi-fadli-zon-untuk-dua-tahun-pemerintahan-jokowi-jk

Ini Isi Puisi Fadli Zon untuk Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, rupanya disambut oleh Wakil Ketua DPR ...