Home / Berita / Nasional / Oegroseno : Korban Kriminalisasi Harusnya Bisa Menjadi Miliarder

Oegroseno : Korban Kriminalisasi Harusnya Bisa Menjadi Miliarder

 


  Screenshot_021815_120929_AM

Ganti rugi yang diterima oleh orang yang menjadi kriminalisasi di mata Anggota Tim Sembilan bentukan Presiden Joko Widodo, Komjen Polisi (Purn) Oegroseno terlalu rendah.

“Seharusnya denda itu di kisaran Rp 1 miliar sampai Rp 1 triliun,” ungkap Oegroseno dalam diskusi publik bertema ‘Gelar Perkara: Pemidaan yang Dipaksakan’di Cikini, Jakarta

Ganti rugi, sambungnya, yang diberikan negara terlalu rendah. Seharusnya korban kriminalisasi atau salah penerapan hukum bisa menjadi miliarder.,” ujar Oegroseno

Menurut dia, dengan jumlah yang sesuai, negara memiliki risiko yang lebih berat jika secara salah menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Terkait ganti rugi, besaran ganti ruginya tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 9 Ayat (1) dan ayat (2).

Pada ayat (1) disebutkan, ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf (b) dan Pasal 95 KUHAP (tentang pemberian ganti kerugian) adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp5.000 dan setinggi-tingginya Rp 1 juta.

Kemudian juga ada ayat (2) disebutkan, apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3 juta.

KUHAP Pasal 77 huruf (b) tertulis bahwa ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Ganti kerugian ini juga tertera pada KUHAP Bab XII tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi pasal 95. Pada ayat (1) dinyatakan, tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

 

 

 

 

 

 

 

Baca Juga

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...