Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Headline / Parpol Yang Minta ‘Mahar’ ke Calon Kalau ketahuan akan didiskualifikasi

Parpol Yang Minta ‘Mahar’ ke Calon Kalau ketahuan akan didiskualifikasi

pilkada serentak

Seperti diketahui, pendaftaran bakal calon peserta pilkada serentak sudah ditutup oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari Selasa (27/7) silam. KPU juga telah meliris jumlah pasangan calon yang telah mendaftar di KPUD untuk Pilkada 2015. Hasilnya, secara keseluruhan ada 810 pasangan calon yang tersebar di 268 daerah yang mendaftar untuk pilkada 2015.

Ada 20 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di 9 provinsi, 676 pasangan calon bupati dan wakil bupati di 223 kabupaten, serta ada 114 pasangan calon walikota dan wakil walikota di 36 kota.

Namun demikian, ternyata ada sekitar 15 daerah yang perlu diperpanjang masa pendaftaran. Rinciannya adalah 14 daerah karena jumlah pasangan calonnya hanya ada satu sementara 1 daerah karena 1 daerah tidak ada calon yang daftar.

Terkait mengenai 15 daerah, akankah hal itu terjadi karena adanya gosip berupa permintaan ‘mahar’ dari partai yang mengusung? Karena diduga ada mahar sehingga bakal calon dalam Pilkada mengurungkan niatnya mendaftarkan diri.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengingatkan calon yang memberi mahar ke parpol bisa didiskualifikasi.

“Seharusnya tidak boleh dong. Kalau nanti mahar itu betul-betul dilakukan, akan dibatalkan,” ungkap Hadar Nafis Gumay.

Ditambahkan oleh Hadar, larangan calon dalam Pilkada memberi mahar baik karena diminta atau sukarela kepada parpol, dilarang dalam UU Pilkada. Tepatnya, parpol dilarang menerima imbalan saat proses pencalonan pasangan calon.

“Kalau dilakukan dan terbukti, pasangan calon bisa dibatalkan. Karena itu mari ciptakan Pilkada bersih, jangan main-main dengan pelanggaran,” jelasnya.

Larangan adanya ‘mahar’ atau ‘uang perahu’ itu sendiri aturannya tertuang dalam pasal 47 UU Nomor 8 tahun 2015, tentang Pilkada. Berikut bunyinya:

Ayat (1): Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Ayat (2): Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

Ayat (3): Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (4): Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

 

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

demo-ahok-4-november-ini-reaksi-nu-muhammadiyah

Demo Ahok 4 November, Ini Reaksi NU & Muhammadiyah

Nadlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah mengaku tak bisa menolak aksi demo 4 November 2016, namun ...