Home / Berita / Politik / Partai Hanura Menilai Kalau Pergantian Anggota MKD Golkar Langgar Tatib DPR, Ini Alasannya

Partai Hanura Menilai Kalau Pergantian Anggota MKD Golkar Langgar Tatib DPR, Ini Alasannya

_sudding

Pergantian tiga anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Partai Golkar ternyata menimbulkan persoalan. Sebab terdapat dugaan pelanggaran atas tata tertib DPR.

Anggota MKD sekaligus politikus Partai Hanura, Sarifuddin Sudding mengungkapkan, ketentuan Tata Tertib (Tatib) DPR menyebut anggota DPR hanya dapat merangkap sebagai salah satu alat kelengkapan lainnya yang bersifat tetap, kecuali sebagai anggota Badan Musyawarah.

“Pelanggaran tersebut merujuk pada Tatib DPR, pada Pasal 8 Ayat (1) disebutkan tentang larangan rangkap jabatan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), termasuk MKD,” ujar Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/11).

Seperti diketahui, Fraksi Partai Golkar di DPR telah mengganti tiga kadernya yang duduk di MKD. Sebagaimana fraksi-fraksi lainnya, perombakan itu seiring rencana MKD mengusut kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) oleh Ketua DPR Setya Novanto soal kontrak PT Freeport.

Tiga anggota Fraksi Partai Golkar yang ditarik seperti Hardisusilo yang duduk sebagai Wakil Ketua MKD, Budi Supriyanto dan Dadang S Muchtar sebagai anggota.

Mereka diganti Kahar Muzakir menempati posisi Wakil Ketua MKD. Sementara Adies Kadir dan Ridwan Bae menggantikan Budi dan Dadang.

Sedangkan Kahar Muzakkir dan Ridwan Bae masih tercatat menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Adies Kadir tercatat sebagai Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR. Baik Banggar maupun Baleg adalah AKD DPR, sama seperti MKD.

“Itu tidak boleh rangkap (jabatan). Misalnya, di Banggar dan MKD atau di BURT (Badan Urusan rumah Tangga) tak boleh,” jelas Sudding.

Ditegaskan oleh Sudding, larangan rangkap jabatan itu juga sama dengan seorang anggota salah satu komisi di DPR, tidak bisa menjadi anggota di komisi lainnya. Menurutnya, keanggotaan MKD hanya bisa dirangkap dengan posisi di komisi.

 

 

Baca Juga

Ini Isi Puisi Fadli Zon untuk Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, rupanya disambut oleh Wakil Ketua DPR ...