Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Headline / Pegawai di Kementerian Pertahanan Boleh Poligami, Asal…

Pegawai di Kementerian Pertahanan Boleh Poligami, Asal…

thumb_433185_12132207082015_thumb_747342_11013607082015_suratfix

Kementerian Pertahanan (Kemhan) beberapa waktu lalu mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa mulai medio Juli 2015, seluruh pegawai negeri sipil laki-laki di lingkungan kementerian itu diperbolehkan menikah dengan lebih dari satu orang istri atau poligami.

“Sudah berlaku mulai 22 Juli 2015,” ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Jundan Eko seperti dilansir sebuah media online

Sekretaris Jenderal Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pertahanan mengeluarkan surat edaran tentang persetujuan atau izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai di lingkungan kementerian.

Surat edaran bernomor SE/71/VII/2015 itu sendiri ditandatangani perwakilan Sekretaris Jenderal, Brigadir Jenderal TNI Sumardi pada 22 Juli 2015.

Disebutkan di dalam surat itu bahwa pada dasarnya setiap pegawai baik laki-laki dan perempuan hanya diizinkan menikah dengan seorang suami atau istri. Akan tetapi pada nomor 2 ayat b, terdapat pengecualian bagi pegawai laki-laki. Ayat itu secara jelas mengungkapkan bahwa suami dapat memiliki lebih dari satu istri (poligami) apabila tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianutnya, serta memenuhi paling sedikit satu syarat alternatif.

Syarat itu antara lain adalah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tak kunjung sembuh, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Disamping syarat di atas, PNS laki-laki yang akan menikah lagi harus mengajukan surat persetujuan tertulis dari istri, mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari satu istri dan anak-anaknya dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.

Pegawai juga harus menyertakan jaminan tertulis untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

“Baca dulu yang lengkap. Walaupun diizinkan, tapi syaratnya tidak mudah. Itu berat lho,” ujar Jundan.

Kantor Kemhan juga mewajibkan pegawainya yang akan berpoligami meminta izin kepada pejabat yang berwenang dan menyertakan alasan poligami. Jika melanggar syarat dan izin tersebut, maka akan dijatuhi hukuman disiplin berat.

“Jika melanggar, akan diperiksa kebenaran dan berdasarkan pengaduan, lalu bisa terkena pemecatan,” tutur Jundan.

Sebaliknya kondisi berbeda justru menimpa PNS perempuan. Mereka tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, dan seterusnya.

 

 

 

 

 

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...