Home / Berita / Nasional / Pemda diminta Segera Cairkan Dana Pilkada Serentak

Pemda diminta Segera Cairkan Dana Pilkada Serentak

medium_45Pilkada-Serentak-2015

Pilkada serentak yang dijadwalkan pada bulan Desember 2015 semakin dekat saja waktunya. Belum lagi tahapan-tahapan yang harus dilakukan, sehingga segalanya perlu dipersiapkan.

Untuk itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta jajaran pemerintahan daerah yang tahun ini menggelar Pilkada Serentak agar segera melakukan pencairan dana untuk pelaksanaan Pilkada 2015.

“Kami khawatir, apabila hal tersebut tidak segera dilakukan, akan berdampak terhadap terganggunya tahapan-tahapan yang dilangsungkan KPU di tingkat kota maupun kabupaten,” kata Komisioner KPU Arief Budiman saat ditemui usai pembukaan Konsolidasi Program Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat yang berlangsung di kantor KPU Kota Surabaya.

Ditambahkan olehnya, hingga Senin (11/5), dari 269 kota/kabupaten yang menggelar Pilkada serentak, baru 82 daerah yang sudah melakukan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD.

“Hari ini pasti ada penambahan. Tetapi prediksi kami masih kurang dari 100 atau kurang dari setengahnya. Yang kurang dari seratus itu pun kemungkinan masih bisa dikoreksi lagi,” tutur Arief.

Dengan kondisi demikian, tentunya akan mengkhawatirkan karena bisa menyebabkan tertundanya pelaksanaan sejumlah tahapan yang harus berlangsung. Sebab di dalam peraturan KPU juga sudah disebutkan apabila tidak didukung ketersediaan anggaran, maka pelaksanaan pemilihan kepala daerah bisa ditunda.

Untuk itu, KPU sendiri berharap pencairan anggaran ini bisa tuntas sebelum 18 Mei 2015. Sebab sebelumnya, KPU memang sudah menetapkan bahwa pada tanggal tersebut, KPU Kota/Kabupaten sudah harus melantik penyelenggara Ad Hoc yang terdiri dari PPK dan PPS.

Lambannya proses pencairan anggaran ini, Arif melihat karena waktu penetapan yang sangat singkat, baik penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), UU 8/2015 tentang Perubahan Atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan wali kota Menjadi UU.

 

Baca Juga

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...