Home / Bisnis / Artikel / Pemerintah akan Gandeng Pengacara dan Konsultan, untuk Hadapi Penggugat Tax Amnesty

Pemerintah akan Gandeng Pengacara dan Konsultan, untuk Hadapi Penggugat Tax Amnesty

_tax

 

Pemerintah menyatakan tidak gentar dengan langkah pihak-pihak yang menggugat pemberlakuan Undang-undang (UU) Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lewat pembentukan tim khusus, pemerintah bakal menggandeng pengacara sampai konsultan publik dalam menghadapi gugatan itu.

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, ‎rencananya besok akan diadakan rapat dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk membahas mengenai gugatan tersebut. Hal ini untuk membicarakan strategi mendaftarkan pengacara dalam menghadapi gugatan.

“Di Kantor Menko besok akan ada rapat dengan beberapa kementerian, Mensesneg, Menkumham, KSP, Menteri Keuangan untuk membicarakan bagaimana strateginya daftar lawyer, ahli-ahlinya yang akan kita undang diskusi. Mulainya dari situ,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/7) seperti dikutip sebuah media online.

Disamping itu, lanjutnya, pemerintah akan menggandeng akuntan publik, konsultan pajak, pengacara, hingga notaris untuk ‎menyamakan persepsi mengenai UU Tax Amnesty. Sehingga, para pengusaha yang berminat mengikuti program tersebut bisa memperoleh penjelasan yang sama.

Seperti diketahui, kalau UU Tax Amnesty hari ini resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Jakarta Raya. Mereka mewakili Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) dan dua warga yakni Samsul Hidayat dan Abdul Qodir Jaelani.

“Pendaftaran permohonan pembatalan UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Kami mewakili Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia dan dua warga, Samsul Hidayat dan Abdul Qodir Jaelani,” papar Direktur Eksekutif LBH Keadilan Jakarta Raya, Sugeng Teguh Santoso di Gedung MK, Jakarta, Rabu (13/7).

Sugeng meminta supaya MK untuk melakukan hak uji materiil (judicial review) terhadap UU soal Pengampunan Pajak. Sebab, bertentangan dengan konstitusi.
 

 

 

Baca Juga

Periode I Tax Amnesty Berakhir hari ini, Dirjen Pajak: Kita akan Layani Sampai Selesai

Periode I program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty bakal berakhir hari Jumat (30/9) ini. Untuk ...