Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Nasional / Pemerintah Tolak Niatan DPR Perberat Syarat Calon Independen, Ini Penjelasannya

Pemerintah Tolak Niatan DPR Perberat Syarat Calon Independen, Ini Penjelasannya

pramono anung

Seperti diketahui kalau Komisi II DPR berencana menaikkan syarat calon independen dari 6 hingga 10 persen menjadi 10 hingga 20 persen jumlah pemilih tetap dalam pembahasan revisi UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015. Komisi II menilai kalau syarat yang telah ada saat ini sangat ringan bagi calon independen.
Terkait hal itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan pemerintah bahwa akan menolak keinginan DPR tersebut. Sebab, lanjutnya, dalam era demokrasi sudah seharusnya calon independen tak diperberat untuk maju di Pilkada.

“Kalau kemudian katakanlah ada usulan perubahan, jangan sampai perubahan itu dimaksudkan untuk menutup menghalang-halangi calon independen. Karena bagaimanapun demokrasi kita ini sudah terbukti dan mendapatkan pujian dunia internasional,” ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (16/3) seperti dilansir sebuah media online.

Ditambahkan Pramono, bahwa parpol berperan besar tetapi juga tidak menutup kemudian adanya calon independen. Itu sebuah keniscayaan yang terjadi dalam demokrasi.
Pramono menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo menilai dalam undang-undang saat ini yang mengatur syarat independen sudah cukup baik dan tak perlu dilakukan revisi untuk menambah syarat calon independen.

“Kemarin dalam ratas Presiden juga memberikan arahan mengenai hal itu. Posisi pemerintah sampe hari ini menganggap bahwa hal yang berkaitan dengan independen sudah cukup diatur dalam UU 8 tahun 2015 (UU Pilkada)” jelasnya.

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...