Home / Headline / Pemerintahan Jokowi Cabut Hak Pihak Swasta Kelola Ibadah Umroh, Ini Alasannya

Pemerintahan Jokowi Cabut Hak Pihak Swasta Kelola Ibadah Umroh, Ini Alasannya

umrah

 

Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut hak pihak swasta lewat biro-biro perjalanan dalam pengelolaan ibadah umroh karena sampai sekarang masih banyak pelanggaran.

“Hampir tiap tahun selalu saja ada yang menelantarkan jemaah umroh,” ujar Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Ahda Barori di Jakarta, Jumat (11/12) kemarin.

Menurut Ahda, pemerintah Jokowi lewat Kementerian Agama (Kemenag) akan mengambil alih langsung pengelolaan ibadah umroh. Pemerintah, sambungnya, tidak akan mundur walaupun banyak penolakan dari beberapa penyelenggara haji khusus dan umroh.

“Tekad pemerintah untuk mengambil alih penyelenggara perjalanan ibadah umroh sudah bulat. Bukan lagi wacana,” tuturnya.

Seperti diketahui berdasarkan data Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sekitar 266 perusahaan. Tahun lalu pemerintah membekukan 14 PPIU dan mencabut izin operasinya karena terbukti menelantarkan anggota jemaah umroh mereka.

 

 

Baca Juga

Kuil Emas Berkilau dari Kyoto

Kyoto – Liburan ke Jepang, kunjungi juga Kota Kyoto. Di sini kamu bisa ketemu kuil ...