Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Nasional / Pengadilan Akan Tambah Terbebani Dengan Penetapan Tersangka Masuk Objek Praperadilan

Pengadilan Akan Tambah Terbebani Dengan Penetapan Tersangka Masuk Objek Praperadilan

Gedung-MK

Beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan dengan memperluas objek praperadilan melalui putusan nomor 21/PUU-XII/2014.

Berdasarkan putusan itu, maka penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan yang sebelumnya tidak termasuk objek praperadilan, semenjak putusan dibacakan, sah sebagai objek praperadilan.

Lalu, seperti apa implikasi paska dikeluarkannya putusan MK tersebut?

Menurut Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, Rivai Kusumanegara, dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, pada hari Jumat (8/5), dengan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dikhawatirkan akan menambah beban hakim di tingkat pengadilan negeri.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, lanjutnya, pemerintah didesak untuk mempercepat pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Kalau dalam bahasa saya, praperadilan jadi pengadilan keempat. Praperadilan yang bisa memeriksa pokok perkara dan menguji alat bukti, membuat proses peradilan pidana jadi lebih panjang,” ujar Rivai

Dalam pandangannya, KUHAP yang masih digunakan saat ini sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan sistem acara pidana di persidangan.

Oleh karena itu, menurut Rivai, putusan MK dalam satu sisi dapat disebut sebagai suatu terobosan hukum. “Putusan MK adalah satu terobosan hukum, dengan memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan,” kata Rivai.

Rivai menuturkan, dengan masuknya penetapan tersangka dalam objek praperadilan maka alat bukti dapat diuji. Menurutnya, menurutnya, akan banyak terjadi persidangan atas putusan MK tersebut.

“Ini beban penyidik, harus hati-hati menetapkan seseorang menjadi tersangka,” tuturnya.

Satu hal pula, menurut Rivai, praperadilan saat ini belum menyentuh upaya paksa, seperti pencekalan. Akibatnya, praperadilan seringkali merugikan si pencari keadilan.

Meski demikian, Rivai secara pribadi, percaya pada perbaikan sistem. Hukum acara pidana jelas harus dibenahi. Dengan sistem yang baik, proses peradilan juga akan berjalan baik.

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...