Home / Berita / Nasional / Pengertian, Maksud, Tujuan & Cara Kerja Hak Angket

Pengertian, Maksud, Tujuan & Cara Kerja Hak Angket

Pengertian, Maksud, Tujuan & Cara Kerja Hak Angket

Pengertian, Maksud, Tujuan & Cara Kerja Hak Angket. Apakah hak angket itu? Apa arti hak angket? Pertanyaan tersebut mungkin sedang mengglayut dibenak Anda yang kebetulan masih asing terkait aktivitas di pemerintahan. Terlebih dengan munculnya hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama, yang  membuat orang penasaran dengan maksud dari hak angket.

Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya menjelaskan jika hak angket sebenarnya bagian yang tidak bisa dilepaskan dari anggota legislatif. Tujuannya untuk menyelidiki kebijakan penting dan strategis eksekutif yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, tetapi dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-udangan.

Sebetulnya hak angket melekat pada anggota dewan. Kemudian munculnya hak angket ini sebenarnya saat zaman sistem pemerintahan yang parlementer, bukan presidensial sekarang ini” ungkap Yunarto, Kamis (26/3/2015).

Proses hak angket tidak berbelit, kata Yunarto. “Prosesnya sangat mudah. Menggulirkan hak angket cuma butuh 25 anggota. Tidak perlu paripurna, panitia angket akan bekerja” tambahnya seperti yang dilansir Kompas.

Selanjutnya proses hak angket akan bergulir dengan langkah-langkah yang tentunya akan mendukung penyelidikan kebijakan pemerintah. Proses pemanggilan saksi, pakar dan analisa harus dilalui sebelum adanya rekomendasi hak angket. “Hak angket akan bekerja seperti memanggil saksi ahli atau pemerintah itu sendiri, kemudian akan ada rekmonedasi yang keluar setelah itu” tegasnya.

Rekomendasi dari hak angket tentunya akan melewati paripurna. “Biasanya akan ada pertarungan konstelasi politik di paripurna. Setelah itu, hak angket akan berujung pada pemakzulan jika ada hak pernyataan yang menyatakan pada pemakzulan” tambahnya lagi.

Putusan pemakzulan itu nantinya dibawa ke Mahkamah Agung (MA). Di sana, nanti akan diputuskan lebih lanjut mengenai rekomendasi pemakzulan. “Hak angket tidak akan berujung pemakzulan kalau tidak dilanjutkan oleh keputusan hukum MA. Tetapi, kalau direkomendasi akan ada pelanggaran uu atau hukum, kemudian MA menyatakan benar. Maka pemakzulan bisa terjadi, ya seperti pada Aceng Fikri” pungkas Yunarto.

Baca Juga

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...