Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Nasional / Petisi Tolak Aturan Baru JHT BPJS Ketenagakerjaan Sudah didukung Hampir 75 Ribu

Petisi Tolak Aturan Baru JHT BPJS Ketenagakerjaan Sudah didukung Hampir 75 Ribu

petisi penolakan bpjs88

Pada tanggal 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan sudah resmi beroperasi. Namun ternyata banyak yang memprotes aturan baru BPJS Ketenagakerjaan itu yakni masalah pencairan atas dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang diperpanjang jadi minimal masa keanggotaan 10 tahun, dari sebelumnya hanya 5 tahun.

Suara protes itu kemudian diwujudkan dalam membuat petisi. Tidak begitu lama, puluhan ribu dukungan datang untuk petisi yang menolak aturan baru. Dimuat di laman change.org, hingga tulisan ini dibuat, sudah hampir mencapai 75 ribu yang memberi dukungan pada petisi itu.

Petisi yang digalang Gilang Mardhika ini ditujukan ke BPJS Ketenagakerjaan, Menaker Hanif Dhakiri, dan Presiden Jokowi.

Tentunya yang dipertanyakan adalah soal aturan baru BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama Jamsostek ini baru bisa dicairkan secara penuh oleh pekerja saat berusia 56 tahun.

Jadi, berbeda dengan dahulu, apabila berhenti kerja bisa langsung mencairkan kini harus menunggu usia 56 tahun. Pencairan terbatas dilakukan pada 10 tahun masa keanggotaan, yakni hanya 10 persen atau 30 persen untuk biaya rumah.

“Saya sudah bekerja selama 5 tahun lebih, lalu saya memutuskan untuk menjadi wiraswasta, saya merasa percaya diri karena saya akan mendapatkan tambahan modal dari JHT saya di BPJS TK yang iurannya saya bayarkan selama 5 tahun lamanya,” tulis Gilang.

Kami, lanjut Gilang, merasa dirugikan, karena uang tersebut adalah uang yang dipotong tiap bulan dari penghasilan kami.

Disamping itu, peraturan ini juga terkesan terburu-buru dan minim sosialisasi, sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu-menahu dan akhirnya merasa diperlakukan secara kurang adil.

Kemudian juga yang patut disayangkan lagi adalah tidak ada masa transisi sebelum diberlakukannya aturan ini secara resmi. Penjelasan dari pihak BPJS terkesan kurang solutif; pihak BPJS beralasan tidak dapat memberi solusi karena hanya menjalankan kebijakan dari pusat.

“Bagi teman-teman atau saudara-saudara yang ikut prihatin maupun merasakan ketidakadilan ini, sila ikut berkontribusi dalam petisi ini; dengan harapan aspirasi kita dapat tersampaikan dan hak kita dapat diperhatikan. Semoga bermanfaat, dan keadilan selalu menyertai kita,” jelas Gilang.

 

 

 

 

 

 

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...