Home / Berita / Politik / Pimpinan MKD Buka Suara : Saya Kira Ada Pelanggaran Etika Oleh Setya Novanto

Pimpinan MKD Buka Suara : Saya Kira Ada Pelanggaran Etika Oleh Setya Novanto

Jpeg

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Junimart Girsang menduga kalau ada pelanggaran etika oleh Ketua DPR RI Setya Novanto dalam pertemuannya dengan pengusaha Muhammad Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin.

“Memang kami masih membutuhkan keterangan saksi-saksi, tetapi saya kira ada pelanggaran karena pertemuan itu jelas-jelas ada, tinggal (pelanggaran) ringan, sedang, atau berat. Kayaknya juga tidak ringan karena dia (SN) sudah pernah (melanggar),” katanya di Surabaya, Sabtu (12/12).

Di sela menghadiri pengukuhan Wakil Ketua MA Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga (Unair), Wakil Ketua MKD Junimart Girsang mengaku sempat terkecoh dengan SN dalam pertemuan MKD dengan SN yang tertutup.

“Kita semua terkecoh, katanya pertemuan harus tertutup karena apa yang disampaikan ada rahasia negara, nyatanya rahasia negara itu tidak ada. Oleh karena itu, pertemuan MKD dengan saksi Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dan Muhammad Riza Chalid pada hari Senin (14/12) akan dibuka,” jelasnya.

Ditambahkan olehnya, pertemuan dengan M. Riza pada hari Senin (14/12) pukul 10.00 WIB dan dengan Luhut Binsar pada hari Senin (14/12) pukul 13.00 WIB itu akan menunjukkan bobot pelanggaran oleh SN itu, apakah ringan, sedang, atau berat.

“Oleh karena itu, pertemuan dengan Riza dan Luhut itu harus dibuka (dibuat terbuka) karena kami adalah wakil rakyat dan Gedung DPR adalah rumah rakyat. Oleh karena itu, rakyat harus tahu, itu juga dapat menjadi kesempatan bagi kami untuk laporan kepada rakyat,” terangnya.

Junimart Girsang sendiri menilai kalau pemanggilan Riza itu penting karena yang bersangkutan paling tahu anatomi pertemuan itu, apalagi dalam rekaman pertemuan tampak Riza yang paling dominan berbicara. Oleh karena itu, yang bersangkutan harus menjelaskan semuanya kepada publik.

“Saya tidak menyalahkan kalau rekaman oleh Makroef Sjamsuddin (Presdir PT Freeport) itu diserahkan ke Kejakgung, tetapi saya menyesalkan penyerahan itu karena Kejakgung tidak meminta rekaman itu sehingga patut dipertanyakan apa motif Makroef Sjamsuddin,” ujarnya.

 

Baca Juga

Ini Isi Puisi Fadli Zon untuk Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, rupanya disambut oleh Wakil Ketua DPR ...