Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Nasional / PNS Terlibat Korupsi Seharusnya Dipecat

PNS Terlibat Korupsi Seharusnya Dipecat

korupsi

Salah satu penyakit masyarakat dan musuh bersama adalah korupsi. Makanya siapapun yang terindikasi kasus korupsi harus dihukum tanpa pandang bulu. Termasuk pula kepada Pegawai Negara Sipil (PNS).

Kepala Bidang Penyiapan Pembinaan Integritas SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sri Rahayu Menuturkan,”PNS yang terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) sekecil apa pun harus dipecat. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.”

Dalam UU itu, sambung Rahayu pada Rapat Koordinasi Kebijakan Strategis dalam Penanganan Tipikor di Pangkalpinang, sudah jelas bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat jika dihukum penjara berdasar putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Menurutnya, Pasal 87 ayat 4 (b) UU itu disebutkan nama lain dari kejahatan jabatan adalah tipikor.

“Intinya berapa pun putusan dari peradilan selama sudah memiliki keputusan tetap harus dipecat PNS itu. Putusan itu sudah jadi komitmen DPR RI dan pemerintahan pusat dan ada patokan tipikor atau tidak, tinggal apakah dia diadili di pengadilan tipikor atau tidak, jika ya harus dipecat secara tidak hormat,” tegas Rahayu.

Selama ini memang penerapan UU itu di lapangan berbeda jauh, dimana banyak PNS yang terlibat tipikor yang sudah diputus tetap oleh Pengadilan justru tetap aman bahkan kembali mendapat jabatan strategis.

“Memang antara normatif dengan penerapan berbeda jauh. Banyak PNS yang sudah diputus bahkan lebih dari dua tahun masih tetap menjadi PNS,” kata Rahayu.

Penyebab masih banyaknya PNS yang sudah divonis namun tidak dipecat, dirinya melihat karena tidak adanya komitmen pimpinan para PNS itu dalam menciptakan birokrasi dan aparatur yang bersih dari tipikor.

“Jika gubernur, wali kota dan bupati berkomitmen menciptakan aparaturnya yang bersih dan profesional tentu akan menerapkan UU tersebut. Tetapi faktanya tidak demikian, masih kerap melindungi dan ini terjadi dimana-mana,” tegas.

Untuk itu, dirinya meminta kepada masyarakat luas mulai dari LSM hingga media massa dapat menginformasikan atau melaporkan ke Kemenpan RB jika memang ada PNS yang terlibat tipikor masih diberi perlakuan khusus.

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...