Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Bisnis / Polemik Revisi UU Perbankan, Khususnya Pembatasan Asing Akan Berdampak Pelarian Modal ?

Polemik Revisi UU Perbankan, Khususnya Pembatasan Asing Akan Berdampak Pelarian Modal ?

Seperti diketahui pembahasan revisi Udang-uandang Perbankan mewacanakan pembatasan kepemilikan saham asing di industri perbankan. Sebagian anggota DPR menilai urgensi pencantuman pembatasan maksimal saham asing dalam pembahasan revisi RUU Perbankan. Pertimbangannya yaitu adanya risiko divestasi pada bank yang sudah terlanjur dikuasai asing.

Pembatasan kepemilikan saham asing di sektor perbankan berpotensi menimbulkan arus dana keluar karena rencana ini diyakini akan diikuti dengan penarikan dana secara besar-besaran dari Indonesia.

Rencana pembatasan itu bisa berdampak pada penghentian ekspansi kredit bank lokal yang dimiliki asing. Dengan Penetrasi perbankan Indonesia yang masih rendah, peran bank asing seharusnya tidak diabaikan. Demikian Foreign Bank Association of Indonesia atau Himpunan Bank-bank International di Indonesia (Perbina) menegaskan.

Bila pembatasan jadi dilakukan, hal ini akan membuat capital outflow secara besar-besaran yang berpotensi menekan rupiah, Demikian kata Chief Executive Officer Zsee Tse Koon Standart Chartered Bank.

Disamping tekanan kepada rupiah, Koon juga menyoroti mengenai potensi gejolak yang mungkin timbul di pasar saham kerena mayoritas saham bank yang dikuasai asing adalah bank yang berstatus perusahaan terbuka.

Untuk kubu yang menolak, berpendapat agar rencana pembatasan jika ingin dilakukan dalam jumlah tertentu seharusnya tidak dimasukan dalam UU Perbankan. Menurut mereka ketentuan itu cukup diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan regulator.

Sementara itu, Pebina menyoroti rencana DPR, yang mengusulkan kewajiban perubahan status hukum kantor Cabang Bank Asing (KCBA) menjadi perusahaan lokal atau perseroan terbatas.

Menurut Koon, gagasan pengubahan status KCBA menjadi badan hukum Indonesia bertujuan mencegah risiko sistemik yang dapat muncul jika induk mengalami krisis seperti yang terjadi pada krisis keuangan pada tahun 2008. Asumsinya melalui perubahan status itu KCBA tidak dapat melarikan dana dan assetnya untuk membantu induk yang terkena krisis.

Below Article Banner Area

Baca Juga

amnesti_pajak889

Periode I Tax Amnesty Berakhir hari ini, Dirjen Pajak: Kita akan Layani Sampai Selesai

Periode I program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty bakal berakhir hari Jumat (30/9) ini. Untuk ...