Home / Berita / Nasional / Politikus PDIP : Permintaan Maaf Negara ke Bung Karno, Itu bagian dari Pelurusan Sejarah

Politikus PDIP : Permintaan Maaf Negara ke Bung Karno, Itu bagian dari Pelurusan Sejarah

bung_karno

Akhir-akhir ini ramai muncul wacana permintaan maaf dari negara ke Presiden ke-1 RI Soekarno. Permintaan ini awalnya disampaikan oleh Ketua F-PDIP MPR Ahmad Basarah. Permintaan PDIP itu didasari pertimbangan telah dicabutnya Tap MPRS XXXIII Tahun 1967. Tap MPRS itu memuat makna bahwa Soekarno mendukung G30S/PKI.

Beragam komentar kemudian bermunculan. Ada yang menganggap bahwa hal itu tetap harus dilakukan walaupun Bung Karno sudah bergelar pahlawan nasional. Alasannya adalah untuk meluruskan sejarah.

“Itu bagian dari pelurusan sejarah. Peristiwa G30S/PKI selalu dikaitkan ke Bung Karno. Memang sudah mendapat gelar pahlawan, tapi belum memberi pelurusan terhadap nama Bung Karno,” ujar politikus PDIP Masinton Pasaribu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).

Ditambahkan olehnya, bahwa masih ada sejumlah literatur sejarah yang mengaitkan peristiwa itu dengan Bung Karno. Permintaan maaf adalah langkah selanjutnya dari pemberian gelar pahlawan.

“Kalau sudah beri gelar pahlawan, berikutnya menyampaikan maafnya ke keluarga besar Bung Karno. Negara harus memberikan klarifikasi dan menyampaikan maafnya,” ungkap anggota Komisi III DPR ini.

Yang jadi persoalan kemudian adalah kenapa wacana ini baru muncul sekarang? Kenapa tidak dilakukan di era pemerintahan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang notabene putri Bung Karno?

“Nanti dibilang cengeng, mentang-mentang. Yang perlu kita sampaikan, ada yang salah di sejarah kita,” jelas Masinton.

Ada yang berkomentar bahwa Bung Karno sudah cukup dihormati. Tetapi menurut Masinton bahwa nama bandara untuk Bung Karno masih kurang.

“Apakah nama bandara dan nama jalan cukup? Enggak lah,” imbuhnya.
 

 

 

Baca Juga

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...