Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Politik / Politis PKS Sindir Ahok, ‘100% Gubernur Bohong!’

Politis PKS Sindir Ahok, ‘100% Gubernur Bohong!’

“Gubernur DKI 100 persen bohong. Tadi kita sudah lihat masih banyak ikan dan masih segar-segar” ungkap anggota Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana.

Politis PKS Sindir Ahok, 100 persen Gubernur Bohong!

Seperti yang diketahui saat perwakilan nelayan Muara Angke mendatangi Balai Kota, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sempat mengatakan bahwa di Teluk Jakarta sudah tidak ada ikan. Ahok mengemukakan hal itu saat menanggapi aksi para nelayan yang membawa ikan ke Balai Kota.

Kedatangan para nelayan ke Balai Kota bertujuan untuk menyampaikan keberatan mereka terhadap proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Mereka menilai reklamasi telah menyebabkan menurunnya populasi ikan di Teluk Jakarta.

Anggota Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana menilai Ahok telah melontarkan kebohongan terkait pernyataannya bahwa tidak ada lagi ikan di perairan Teluk Jakarta. Hal itu dibuktikan dari kunjungan Triwisaksana ke Muara Angke Jakarta Utara (23/4/2016).

“Gubernur DKI 100 persen bohong. Tadi kita sudah lihat masih banyak ikan dan masih segar-segar” ungkapnya.

Pada kunjungan itu, Triwisaksana menegaskan komitmen partainya kepada para nelayan untuk membantu mereka agar tidak digusur. Ia juga menganggap ide Ahok yang ingin memindahkan para nelayan ke Kepulauan Seribu sebagai sesuatu yang ngaco.

“Kenapa Gubernur DKI yang tinggal di sekitar sini justru membawa musibah bagi warga, apalagi sampai ingin memindahkan nelayan ke Kepulauan Seribu. Itu ide paling ngaco” tambahnya.

Below Article Banner Area

Baca Juga

ini-isi-puisi-fadli-zon-untuk-dua-tahun-pemerintahan-jokowi-jk

Ini Isi Puisi Fadli Zon untuk Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, rupanya disambut oleh Wakil Ketua DPR ...