Home / Berita / Ibu Kota / Posisi Ahok di Tangan Jokowi, jika DPRD Lakukan Pemakzulan

Posisi Ahok di Tangan Jokowi, jika DPRD Lakukan Pemakzulan

Ahok

Posisi Ahok di Tangan Jokowi, jika DPRD Lakukan Pemakzulan. Kisruh antara DPRD DKI Jakarta versus Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), rupanya memasuki babak baru setelah panitia hak angket DPRD DKI Jakarta menyelesaikan proses hak angket yang telah berjalan sejak awal Maret. Dari laporan yang disampaikan ke pimpinan DPRD, panitia hak angket menyatakan ada dua peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Ahok.

Dalam keterangannya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik menyebut dua peraturan perundang-undangan yang  diduga telah dilanggar oleh Ahok adalah Pasal 67 poin d Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan TAP MPR Nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Taufik, kedua peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan yang direkomendasikan pakar yang diundang oleh panitia hak angket pada rapat angket pekan lalu. Taufik mengatakan laporan hak angket akan diumumkan secara resmi pada rapat paripurna yang kemungkinan besar akan dilaksanakan pada pekan ini.

Selain akan mengumumkan laporan dari panitia hak angket, kata Taufik pada rapat paripurna mendatang DPRD juga merencanakan akan mengambil keputusan terkait kelanjutan hak angket. Bila berlanjut ke hak menyatakan pendapat, maka setiap fraksi nantinya akan dimintai pendapat mengenai rekomendasi yang mereka ajukan ke DPRD.

Apabila nantinya MA telah menerima rekomendasi pemakzukan dari DPRD, tidak serta merta lembaga itulah yang nantinya akan mengambil keputusan. Mantan Ketua MA, Harifin Tumpa mengatakan jika MA hanya bertugas memerika apakah peraturan perundang-undangan yang dikenakan oleh DPRD kepada Ahok sudah tepat.

MA hanya memeriksa apakah ada pelanggaran hukum yang dilakukan kepala daerah, misalnya melanggar sumpah jabatan, tidak melakukan kewajibannya, atau melakukan apa yang dilarang atau perbuatan tercela” ungkap Harifin, seperti yang dilansir Kompas.

Menurut Harifin bila nantinya memang benar terbukti bahwa Ahok telah melakukan pelanggaran undang-undang, maka MA akan mengembalikan rekomendasi ke DPRD untuk dilanjutkan ke Presiden Joko Widodo. Dengan demikian nasib atau posisi Ahok sebagai gubernur akan berada di tangan Jokowi.

Putusan MA tidak otomatis menghentikan kepala daerah karena putusan itu dikembalikan ke DPRD. Putusan pemberhentian kepala daerah ada di presiden. Jadi kembali ke DPRD, apakah masih mau mengusulkan pemberhentian itu atau tidak ke presiden” pungkas Harifin.

Baca Juga

Demo Ahok 4 November, Ini Reaksi Prabowo

“Jadi kenapa yang dipermasalahkan demonstran?” kata Prabowo, Selasa (1/11/2016). Prabowo Subianto memberikan komentar terkait rencana aksi ...