Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Headline / Presiden Jokowi Izinkan Orang Asing Punya Rumah di Indonesia, Ini Aturannya

Presiden Jokowi Izinkan Orang Asing Punya Rumah di Indonesia, Ini Aturannya

Preskon_Jokowi_2

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Peraturan Pemerintah  (PP) Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Aturan tersebut ditandatangani pada tanggal 22 Desember 2015.

Aturan baru itu seperti dikutip dari situs resmi Setkab, Selasa (12/1) disebutkan untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing di Indonesia,

Dalam PP itu disebutkan, Orang Asing yang dimaksud adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia.

Disamping itu, orang asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal adalah Orang Asing pemegang izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Orang Asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai,” demikian bunyi Pasal 2 ayat (1) PP ini.

Kalau Orang Asing itu meninggal dunia, berdasarkan PP ini, rumah tempat tinggal atau hunian sebagaimana dimaksud dapat diwariskan. Ahli waris sebagaimana dimaksud harus mempunyai izin tinggal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian PP ini juga menegaskan, bahwa Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan Orang Asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.

“Hak atas tanah sebagaimana dimaksud, bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris,” kata bunyi Pasal 3 ayat (2) PP ini.

Sedangkan ketentuan lebih lanjut soal tata cara pemberian, pelepasan, atau pengalihan hak atas pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh Orang Asing, menurut PP ini, diatur dengan peraturan menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 28 Desember 2015.

 

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...