Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Nasional / Presiden Jokowi : Saya Minta, Warga Urus Sertifikat Tanah Jangan Lagi dipersulit

Presiden Jokowi : Saya Minta, Warga Urus Sertifikat Tanah Jangan Lagi dipersulit

presiden jokowi333

Presiden Joko Widodo (Jokowi) nampak kesal dengan fakta yang diperolehnya dari masyarakat, tentang persoalan sulitnya mengurus sertifikasi tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bahkan, dia sempat mengultimatum Menteri ATR‎ Ferry Mursyidan Baldan bahwa dirinya tidak segan mencopot para menteri yang tidak bisa mengatasi persoalan ini.

Presiden Jokowi juga menambahkan tidak mau lagi mendengar keluhan dari masyarakat yang mengaku kesulitan mengurus sertifikat tanah di BPN. Karena, lanjut Presiden, selama ini selalu mendapat keluhan bahwa mengurus sertifikat tanah di BPN masih berbelit-belit.

‎”BPN saya beri peringatan, urusan sertifikat saya tidak mau lagi dengar terlalu lama. Ruwet. Kalau saya ngomong seperti ini, rakyat selalu bilang betul. Karena emang betul. Akan saya cek,” demikian tegas Presiden Jokowi di hadapan para menteri Kabinet Kerja yang hadir dalam peluncuran program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4) seperti dilansir Antara.

Presiden juga menyindir bahwa sejak dirinya lahir hingga saat ini mengurus sertifikat tanah masih membutuhkan proses yang panjang. Saat ini, lanjutnya, teknologi di Indonesia sudah semakin canggih, sehingga semua seharusnya dapat dikerjakan dengan cepat.

“Tidak bisa, jangan diteruskan. Sekarang jaman IT dan semua kerjanya cepat. Tidak ada lagi berbulan-bulan urus sertifikat,” imbuh Presiden Jokowi.

 

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...