Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Headline / Revisi UU KPK Kembali diusulkan Parpol Pendukung Presiden Jokowi

Revisi UU KPK Kembali diusulkan Parpol Pendukung Presiden Jokowi

gedung kpk

Hari Selasa (6/10) ini dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR, sejumlah fraksi mengusulkan kembali perubahan Revisi UU KPK. Pengusul revisi UU KPK ini merupakan partai politik penyokong pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, seperti NasDem, PKB, PPP, Golkar, Hanura dan PDIP.

“Adanya usulan lintas fraksi pada baleg terkait dengan Perubahan pengusulan RUU UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dalam prolegnas 2015. Yang semula disiapkan pemerintah. Selain itu RUU pengampunan nasional, draft-nya sudah ada,” ungkap Ketua Baleg Sareh Wiyono, dalam pembukaan rapat di Baleg DPR, Selasa (06/10).

Di dalam rapat itu, Anggota Fraksi PDIP, Hendri Yosodiningrat mengungkapkan bahwa alasan Revisi UU KPK perlu dilakukan. Pertama, hukum mengikuti perkembangan masyarakat. Kondisi masyarakat tahun 2002 berbeda

“Saya berharap masyarakat umum jangan mudah katakan bahwa pihak yang ingin merevisi mengatakan pelemahan KPK. Semua ingin jadikan bangsa ini bermartabat. Bersih, lepas dari tindak pidana korupsi. Saya minta semua maknai revisi UU KPK bagian dari kecintaan,” ujar Hendri.

Ditambahkan olehnya, revisi itu sendiri bertujuan untuk pemberantasan korupsi.

“Korupsi mengakar. Banyak Penyidik di KPK harus diluruskan. Apa. Siapa dan dimana. Jaksa juga. Harusnya dia satu. Mewakili negara. Bukan KPK. Tidak ada keinginan lemahkan KPK,” jelas Hendri.

Seperti diketahui, dari informasi yang beredar ada sejumlah pasal yang ingin direvisi oleh DPR. Sejumlah point yang diusulkan dalam revisi UU KPK atas inisiatif DPR.

Diantaranya adalah poin yang direvisi yakni KPK hanya diberi ruang untuk menangani korupsi dengan nominal di atas 50 miliar. Disamping itu, keberadaan KPK dibatasi hanya 12 tahun sejak RUU resmi disahkan menjadi UU.

DPR sendiri berdalih pembatasan usia itu dimaksudkan sebagai penegasan bahwa lembaga itu dibentuk sementara atau bersifat ad hoc.

Selanjutnya, kewenangan penyadapan KPK bisa dilakukan setelah mendapat izin dari ketua pengadilan. Kemudian juga pengalihan wewenang penuntutan dari sebelumnya bisa dilakukan KPK ke kejaksaan.

 

 

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...