Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Headline / Rizal Ramli Blak-blakan, Kupas Tujuh Pelanggaran RJ Lino Di Depan Pansus DPR

Rizal Ramli Blak-blakan, Kupas Tujuh Pelanggaran RJ Lino Di Depan Pansus DPR

rizal ramli

Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli buka suara dengan mengupas tujuh pelanggaran yang dilakukan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPR RI.

Rizal menyebutkan bahwa pelanggaran pertama yang dilakukan adalah memperpanjang perjanjian kerja sama dengan Hutchison Port Holding dalam konsesi PT Jakarta International Container Terminal (JICT) sebelum jangka waktu berakhir perjanjian pada 27 Maret 2019.

“‎Berdasarkan peraturan, perjanjian baru akan berakhir dengan Hutchison 27 Maret 2019. Kenyataannya perpanjangan dipercepat 2014. Ini tidak ada bedanya dengan kasus Freeport,” ungkapnya di Ruang Rapat Pansus DPR RI, Jakarta, Kamis (29/10).

Kedua, kata Rizal, memperpanjang perjanjian tanpa melakukan perjanjian konsesi lebih dulu dengan otoritas pelabuhan utama Tanjung Priok sebagai regulator.

“Dirut Pelindo II melanggar UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 82 ayat 4, pasal 92, dan Pasal 344 ayat 1,” terangnya.

‎Sementara yang Ketiga, tidak mematuhi surat Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok tentang konsesi. Dalam surat tersebut, otoritas pelabuhan telah memperingatkan RJ Lino agar tidak memperpanjang perjanjian sebelum memperoleh konsesi dari kantor otoritas‎ pelabuhan.

Berikutnya Keempat, tidak mematuhi surat Komisaris Utama Pelindo II Luky Eko Wuryanto yang telah mengingatkannya agar melakukan revaluasi dan negosiasi ulang dengan Hutchison Port Holding dan merevisi besaran up front fee JICT.

“Komut Pelindo II Bapak lucky telah memperingatkan Lino agar melakukan revaluasi dan negosiasi ulang terhadap up front fee dari perjanjian dengan Hutchison,” ujarnya.

Sedangkan Kelima, melanggar‎ prinsip transparansi dengan tidak melakukan tender terkait perpanjangan JICT. Perpanjangan kontrak JICT tidak dilakukan dengan tender terbuka, sehingga harga optimal atau base value tidak tercapai.

“Dengan memilih langsung, Lino dengan sengaja melakukan tindakan merugikan negara,” kata Rizal.

Kemudian Keenam adalah melanggar keputusan komisaris Pelindo II yang menyatakan bahwa pendapat Jamdatun tidak tepat karena tidak mempertimbangkan UU Nomor 17 tahun 2008 tentang masalah konsesi.

Sementara yang Ketujuh adalah perpanjangan kontrak telah menimbulkan potensi kerugian negara karena harga jual jauh lebih murah dari 1999, di mana up front payment USD215 juta + USD28 juta. Sedangkan pada tahun ini nilai jual hanya USD215 juta.

‎”Sederhananya dulu volumenya 100, sekarang volume 200. Masa nilai kontrak berkurang. Itu cukup bukti kerugian negara yang diiterima sangat besar,” jelasnya.

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...