Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Politik / SBY Kirim Surat ke Presiden Jokowi, Apa Saja Isinya?

SBY Kirim Surat ke Presiden Jokowi, Apa Saja Isinya?

SBY-demokrat-ruu-pilkada-14-sept-2014780x390

Beberapa waktu lalu ternyata Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengirimkan sepucuk surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusul ditundanya pemilihan kepala daerah di tujuh wilayah karena hanya ada calon tunggal.

“Surat dari Ketua Umum Partai Demokrat SBY kepada presiden yang terkait masalah calon tunggal ini, yang disampaikan pada akhir pekan lalu. Salah satu poin yang disampaikan Ketua Umum Demokrat kepada presiden bila diperlukan maka presiden bisa mengeluarkan Perppu untuk masalah calon tunggal ini,” ungkap Juru Bicara Partai Demokrat Imelda Sari dalam pernyataannya, Jumat(7/8).

Ditambahkan olehnya, Demokrat juga akan terus berkomunikasi intens dengan parpol-parpol lainnya untuk kemudian mendaftar sesuai jadwal yang telah disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Demokrat, kata Imelda, memberikan apresiasi langkah penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU Bawaslu yang diinisiasi pemerintah yang memberikan perpanjangan waktu pendaftaran pemilihan kepala daerah.

Lalu, apa saja sih isi surat dari SBY? Berikut poin-poin isi surat SBY untuk Jokowi:

1. Terkait calon tunggal, Demokrat menyarankan agar perpanjangan waktu pendaftaran ditambah sekitar satu bulan supaya partai politik dapat leluasa menentukan calon lain untuk menghindari calon tunggal dalam pilkada. Pelaksanaan pilkada dengan satu calon tidak bisa dibatasi karena menyangkut hak asasi dalam berpolitik.

2. Kurang tepat untuk mengatasi hal tersebut kalau hanya sekadar ditunjuk Plt untuk menggantikan calon-calon tunggal dengan elektabilitas yang tinggi tersebut, dan para Plt harus menjabat untuk waktu yang lama pula hingga 2017. Seyogyanya dan sepatutnya pimpinan daerah haruslah calon-calon yang benar-benar pilihan rakyat dan dicintai rakyat, bukan sekadar seorang Plt yang ditunjuk sepihak.

3. Oleh karenanya agar hak rakyat dan calon-calon pilihan rakyat tersebut tidak terciderai, maka pemerintah harus segera membuat payung hukum berupa peraturan Presiden pengganti undang-undang (perppu) untuk menjadi dasar digelarnya pilkada meski hanya ada satu calon. Tanpa perppu, pilkada dengan satu calon tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015.

4. Demokrat juga menyatakan penolakannya pada calon kepala daerah yang pernah menjadi narapidana. Mantan narapidana adalah kurang patut menjadi Kepala Daerah jadi seharusnya tidak diperbolehkan menjadi calon kepala daerah.

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

ini-isi-puisi-fadli-zon-untuk-dua-tahun-pemerintahan-jokowi-jk

Ini Isi Puisi Fadli Zon untuk Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, rupanya disambut oleh Wakil Ketua DPR ...