Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Nasional / Sebuah Petisi dari Alumni Untuk Presiden Jokowi

Sebuah Petisi dari Alumni Untuk Presiden Jokowi

Presiden_Jokowi_bertemu

Istana Kepresidenan pada Senin (15/5) malam begitu ramai. Ternyata malam itu Presiden Joko Widodo menerima kedatangan para Alumni Lintas Perguruan Tinggi se-Indonesia. Mereka antara lain mewakili Ikatan Alumni UI, Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Alumni Trisakti, dan Alumni Institut Teknologi Bandung.

Pertemuan itu dimanfaatkan oleh para alumni untuk menyampaikan petisi yang disebut sebagai TEKAD Baru.

Para alumni, dalam petisinya meminta Jokowi melakukan perlindungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, pengusutan dan amnesti untuk polisi korup, hingga restrukturisasi kepolisian.

“Beliau mau komunikasi dengan korupsi, bekerja sama dengan alumni lintas kampus, tentang sistem pencegahan korupsi, dan bagaimana penegakan hukumnya jangan sampai tertinggal dan supaya tidak diabaikan,” tutur Betty Alisjahbana, alumni ITB.

Berikut isi petisi TEKAD Baru yang disampaikan para alumni :

  1. Menghentikan seluruh upaya kriminalisasi terhadap pimpinan dan staf KPK serta aktivis antikorupsi.
  2. Memberikan imunitas (kekebalan hukum) kepada pimpinan KPK selama bertugas.
  3. Presiden memberikan amnesti kepada polisi yang telah melakukan tindakan KKN sampai dengan tahun 2010 dengan cara membentuk satuan tugas kebenaran korupsi polisi untuk memerika sumber penghasilan para pejabat polri yang diduga tidak sah. Tim juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK). Pejabat Polri yang memiliki harta kekayaan yang mencurigakan diusulkan mendapat amnesti namun polisi itu harus membuat pengakuan soal hartnya dan menyampaikan permohonan maaf ke rakyat.
  4. Khusus untuk pejabat penegak hukum yang aktif diberlakukan kebijakan “Illicit Enrichment” di mana pejabat aktif yang tak mampu membuktikan harta kekayaannya yang tak wajar maka hartanya disita negara. Pejabat itu juga diberhentikan.
  5. Negara menyediakan anggaran yang memadai baik untuk kehidupan yang layak mau pun untuk operasional Polri.
  6. Dilakukan perbaikan rekrutmen pimpinan KPK.
  7. Reformasi Polri dengan menempatkan lembaga itu menjadi di bawah kementerian atau pemerintah daerah.
  8. Untuk memberikan dasar hukum terhadap petisi ini, perlu diterbitkan peraturan pemerintah (PP).

 

 

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...