Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Nasional / Senin Besok, DPR dan Presiden Bertemu Bahas 3 Hal

Senin Besok, DPR dan Presiden Bertemu Bahas 3 Hal

39662_highres

Direncanakan pada hari Senin (18/5) besok, Pimpinan DPR akan menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Agenda rutin tersebut akan membahas berbagai hal satu diantaranya tentang Pilkada serentak.

“Ada tiga hal paling tidak. Pertama revisi UU Pilkada, kemudian penyerapan anggaran,” ungkap Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di gedung DPR Jakarta beberapa waktu lalu.

Terkait masalah tersebut, lanjut Fahri, DPR akan meyakinkan pemerintah soal urgensi revisi itu agar pemerintah memberikan persetujuan. Pasalnya, Kemendagri menolak usulan revisi terbatas.

Karena, katanya, seperti diketahui DPR khususnya Komisi II sangat berkepentingan untuk memberikan dasar hukum yang lebih pasti bagi pilkada serempak tahap I yang akan melibatkan 286 daerah. Oleh karena itu lanjut dia, menyambung kesepakatan yang ada di DPR maka dianggap perlu dilakukan konsultasi dengan presiden.

“Kedua, soal penyerapan anggaran kita akan bertanya soal perlambatan itu, karena kami di DPR disebut sebagai bagian penyebab keterlambatan. Setahu kami nggak ada masalah di DPR, jadi yang ditunggu pemerintah apa,” ujarnya

Ketiga, DPR akan membicarakan peran pemerintah dalam perundang-undangan baik dalam hal penyusunan maupun revisi. Hal yang terjadi fokus adalah penyusunan yang berlarut.

“Jadi Presiden harus tekankan anak buahnya supaya proses legislasi di DPR dibantu percepatannya. Karena publik menganggap legislasi hanya DPR, padahal konstitusi masih tugaskan peran sentral bagi Presiden dan BPHN (Badan Pembinnaan Hukum Nasional)

Sehingga, katanya, banyak hal yang kami tergantung pada eksekutif. Kami mau ingatkan jangan orang serang DPR ini penyebabnya, padahal masalah sebagian di pemerintah.

Untuk rapat konsultasi terkait dengan pembahasan UU pilkada, juga akan diikuti oleh KPU, Kementerian terkait dan Mahkamah Agung (MA).

 

 

 

 

 

 

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...