Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Headline / Sidang Praperadilan : Pihak Jessica Sebut Kalau Penggeledahan yang dilakukan Polisi Tidak Berizin

Sidang Praperadilan : Pihak Jessica Sebut Kalau Penggeledahan yang dilakukan Polisi Tidak Berizin

sidang praperadilan

 

Sidang perdana praperadilan Jessica Kumala Wongso telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Sidang tersebut dipimpin oleh hakim tunggal I Wayan Nerta.

Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Kartika 1 PN Jakpus, Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kuasa hukum Jessica membacakan pokok permohonan praperadilan sebanyak 21 poin.

Disamping itu ada juga 3 amar permohonan yang disampaikan oleh tim pengacara Jessica yang terdiri dari Andi Josoef, Yudi Wibowo Sukinto dan Hidayat Bostam. Dalam pokok permohonan itu disebut dalam proses penangkapan yang dilakukan tim penyidik Polda Metro Jaya tidak sah karena tidak dilengkapi surat izin.

“Bahwa pada tanggal 10 Januari 2016 sekitar pukul 20.30 WIB, datanglah segerombolan polisi dari Polda Metro Jaya unit 1 Jatanras ke rumah orang tua Jessica di Sunter tanpa dilengkapi surat-surat dan melakukan interogasi serta melakukan penggeledahan seluruh isi rumah tanpa dilengkapi surat izin ketua pengadilan setempat atau PN Jakarta Utara,” papar Hidayat Bostam.

Atas tindakan itu, Pemohon menilai bahwa instansi Polda Metro Jaya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 33 angka 1 KUHAP. Setelah penggeledahan tersebut, sekitar 20 personel dari Polda Metro Jaya langsung menyatakan ambil alih kasus Jessica yang semula ditangani oleh Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Pemohon praperadilan dibawa ke Polda Metro Jaya sampai pukul 04.30 WIB pagi tanggal 11 Januari 2016. Selanjutnya tanggal 11 Januari sekitar 10.30 WIB, Pemohon diminta untuk memperagakan prarekonstruksi di restoran Olivier, West Mal Grand Indonesia hingga selesai. Dari fakta hukum rekonstruksi tersebut, Pemohon diperiksa sebagai saksi pada tanggal 19 Januari pukul 13.00-02.00 WIB dini hari,” jelas Hidayat.

Kemudian pada 26 Januari, Jessica langsung dicekal selama 6 bulan oleh Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM atas permohonan Polda Metro Jaya. Atas hal ini, Termohon dinilai telah menyalahgunakan wewenang.

“Ada asas lex superior derogat legi inferiori, yang artinya undang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi kedudukannya, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. UU yang lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan UU yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi KUHAP tentang hukum acara pidana, mengenyampingkan semua peraturan yang lebih rendah. Khususnya Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dalam KUHAP menyatakan laporan polisi bukan suatu bukti permulaan,” katanya.

Jessica pun kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat Pasal 340 tentang pembunuhan berencana jo 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Jessica ditahan selama 20 hari pada 30 Januari 2016.

Selanjutnya pengacara juga menegaskan bahwa Jessica tidak pernah menabur racun sianida dalam kopi Vietnam yang diminum Mirna. Tidak ada bukti konkret oleh Termohon yang dapat membuktikan Jessica bersalah.

“Azas kewajiban pembuktian pidana oleh status tersangka silakan dibuktikan perbuatan konkret biarlah hakim yang menilai dan memutuskan apakah ada hubungan sehingga pemohon dijadikan tersangka dan dicekal. Apabila Termohon tidak bisa membuktikan konkret maka perbuatan Termohon telah melakukan pelanggaran HAM berat,” jelasnya.

Jessica mengajukan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya yang menangani perkara kematian Mirna dengan nomor 04/Pid.pra/2016/PN-JKT-PST.

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...