Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Soal Gugatan dari Ahok, MK Belum Putuskan

Soal Gugatan dari Ahok, MK Belum Putuskan

ahok 889

Majelis Panel Konstitusi belum mengabulkan uji materi Undang-Undang Pilkada yang dilayangkan calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok.

Hari Rabu (31/8) adalah sidang lanjutan yang kedua kalinya di Mahkamah Konstitusi.

Agendanya, Ahok membacakan materi gugatan yang diminta majelis panel direvisi pada sidang perdana, pekan lalu.

“Untuk selanjutnya materi yang sudah dilengkapi ini akan kami bawa ke rapat permusyawaratan hakim,” ujar hakim konstitusi, Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Rabu (31/8).

“Bagaimana kelanjutan gugatan pemohon kita tunggu keputusannya. Yang terpenting hari ini bukti 1 sampai ke 11 kami terima dan terverifikasi, dan kami sampaikan sah,” demikian lanjutnya.

Dalam pembacaan materi gugatan atas Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Pilkada, Ahok kembali menekankan bahwa dirinya dirugikan hak konstitusinya karena dipaksa cuti kampanye sebagai calon petahana di Pilkada DKI 2017 mendatang.

“Pemohon berpendapat bahwa dengan adanya penafsiran dari Pasal 70 ayat 3 huruf a UU Pilkada yang mewajibkan Pemohon untuk mengambil cuti pada masa kampanye di pemilihan kepala daerah serentak 2017, mulai dari tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017, telah melanggar hak konsitusional Pemohon,” jelas Ahok.

Pasalnya, sambung Ahok, sebagai Gubernur DKI Jakarta aktif yang nantinya akan menjadi calon kepala daerah petahana harus melaksanakan tanggung jawab sebagaimana diatur di UUD 1945.

Dia menyebutkan hak konstitusinya juga mewajibkan bahwa dirinya secara penuh harus menjalankan roda pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta selama lima tahun sebagaimana hasil Pilkada DKI 2012 yang dilakukan dengan demokratis.

“Hal ini sejalan dengan isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU Pemda”) yang mana pada Pasal 60 telah mengatur bahwa masa jabatan Gubernur adalah selama lima tahun terhitung sejak pelantikan,” terang Ahok.

 

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

dukung-ahok-istri-haji-lulung-minta-cerai

Kalo Dukung Ahok, Istri Haji Lulung Minta Cerai

‘Pah kalau dukung Ahok kita bercerai saja deh” Kata Haji Lulung menirukan ucapan istrinya. Rupanya ...