Home / Berita / Politik / Soal Reklamasi Teluk Jakarta, PDIP Sangat Mendukung dilakukan Moratorium

Soal Reklamasi Teluk Jakarta, PDIP Sangat Mendukung dilakukan Moratorium

pdip7

Seperti diketahui kalau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sejalan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk sepakat melakukan moratorium reklamasi Teluk Jakarta. PDIP pun mendukung kebijakan itu.

“Kami PDIP mendukung dan setuju diadakannya pemberhentian sementara (moratorium) reklamasi,” papar Ketua Bidang Kemaritiman DPP PDIP Rokhmin Dahuri di acara Rakornas bidang Kemaritiman tingkat nasional, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (24/4).

Ditambahkan oleh Rokhmin, PDIP mengusulkan 3 hal selama proses moratorium itu. Pertama, seluruh pihak yang melanggar diproses secara hukum dan ditindak tegas agar jera. Kedua, tim gabungan harus melakukan review Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang melibatkan stakeholder, peneliti, dan nelayan.

“Review Amdal itu melibatkan stakeholder terutama nelayan dan masyarakat pesisir, apakah nanti hasil reveiw itu diterima ikhlas apa dilanjutkan reklamasi atau tidak. Kalau dilanjutkan kami mengungkapkan dampak negatif dihapuskan dan dampak positif ditingkatkan. Lalu dikasih pemukiman baru yang lebih layak higienis,” jelas Rokhmin.

Dilanjutkan, Lalu soal kesenjangan mereka, dikasih saham yang rakyat miskin, nelayan, karena orang kaya itu uangnya banyak sehingga nanti kemajuan ekonomi di lahan reklamasi juga dinikmati nelayan.

Rokhmin juga memberi usul agar sifat analisis dampak lingkungan di 17 pulau reklamasi di DKI Jakarta tidak hanya berdasarkan sifat regional saja. Melainkan harus terpadu karena dampaknya juga dirasakan hingga Jawa Barat dan Banten.

“Kami merekomendasikan di Indonesia ini Jakarta reklamasi yang terakhir. Karena kalau tak dikoreksi, maka Jawa ekologinya akan hancur,” paparnya.

 

 

Baca Juga

Ini Isi Puisi Fadli Zon untuk Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, rupanya disambut oleh Wakil Ketua DPR ...