Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Nasional / Soal Revisi UU KPK, Sikap DPR ditentukan pada Rapat Paripurna Besok

Soal Revisi UU KPK, Sikap DPR ditentukan pada Rapat Paripurna Besok

kpk

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walau demikian, sampai sekarang DPR belum punya sikap final terkait rencana revisi itu.

Wakil Komisi III DPR Benny K Harman mengungkapkan bahwa pembahasan revisi suatu UU di DPR harus melalui mekanisme yang berlaku di parlemen. Terkait revisi UU KPK, lanjut dia, sikap DPR akan diketahui dalam Rapat Paripurna yang akan diselenggarakan besok.

“Revisi UU KPK ada mekanismenya. Perlu saya sampaikan, sesuai keputusan antara DPR dan pemerintah, revisi UU KPK masuk dalam Prolegnas Prioritas 2015. Kemudian Baleg ditugaskan untuk melakukan harmonisasi,” kata Benny di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (22/2).

Ditambahkan olehnya, ada delapan fraksi mendukung dan dua menolak. Besok akan dibawa ke Paripurna. Apakah dewan menyetujui apakah menolak. Kalau toh dewan menyetujui, presiden bisa saja menolak

Adanya rencana revisi UU KPK bukanlah untuk melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebaliknya, revisi dilakukan untuk menyempurnakan payung hukum bagi KPK.

 

 

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...