Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Bisnis / Artikel / Stabilitas Ekonomi Indonesia Masih Terkendali, Menghadapi Gejolak Nilai Tukar

Stabilitas Ekonomi Indonesia Masih Terkendali, Menghadapi Gejolak Nilai Tukar

Empat otoritas, yakni Kementrian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpana, yang tergabung dalam FKSSK (Forum Komunikasi Stabilitas Sistem Keuangan) menjamin sistem keuangan dan stabilitas makro ekonomi tahan terhadap risiko eksternal dan domestik.

Forum Komunikasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSKK) menyatakan gejolak yang menerpa pasar saham, surat utang negara, dan nilai tukar sepanjang pekan ini masih terkendali.

FKSSK juga mengumumkan kembali sekitar 45 kebijakan dalam 13 kerangka tujuan yang telah ditelurkan untuk meningkatkan ketahanan fundamental ekonomi dari berbagai risiko eksternal.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengemukakan pemerintah sebagai otoritas fiskal tidak akan berdiam diri melihat gejolak yang terekam sejak tiga hari belakangan .

“Kami [FKSSK] akan meningkatkan keadaan kewaspadaan, khususnya terkait tekanan pada pasar keuangan dan nilai tukar. Pemerintah, bersama bank sentral, tekah dan akan terus hadir dan menstabilisasi pasar SBN,” kata Bambang yang membacakan hasil rapat FKSSK.

Secara lebih spesifik, Bambang menegaskan pemerintah dan otoritas moneter akan mengambil kebijakan dalam jangka pendek untuk mengatasi guncangan temporer terhadap tiga pasar tersebut, yang diakibatkan oleh langkah Tiongkok mendevaluasi mata uang dan spekulasi normalisasi moneter Amerika Serikat.

Sementara itu, terangnya, seluruh kebijakan yang dilansir otoritas berada dalam payung dua tujuan utama, yakni menjaga stabilisasi serta meningkatkan investasi dan menjaga konsumsi rumah tangga guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang diindikasi terseret masuk ke siklus perlambatan.

Dari sisi stabilisasi, tercatat ada sejumlah kebijakan a.l. menjaga kecukupan likuiditas dan ketersediaan barang untuk pengendalian inflasi, pendalaman dan perluasan pasar keuangan, serta penguatan pengawasan bank terhadap transaksi bank dan pedagang valuta asing.

Dari sisi investasi, pemerintah akan dan telah mengambil sejumlah langkah, a.l. mempercepat belanja, menurunkan tingkat bunga Kredit Usaha Rakyat (UKR) dari 22% ke 12%, mempermudah skema kerja sama pemerintah-swasta, pemberian intensif tax allowance, dan yang akan terbit tax holiday.

Adapun, sisi konsumsi dijaga dengan meningkatkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), penghapusan pajak penjualan barang mewah (PPnBM), penyiapan dana cadangan Rp3,5 triliun untuk menghadapi El Nino, pelonggaran kredit properti dan otomotif, serta relaksasi persyaratan restrukturisasi kredit.

Gubernur BI Agus DW Martowardojo memaparkan langkah People’s Bank of China (PBOC) masih akan berlanjut karena yuan masih terlalu kuat dibandingkan dengan dua kompetitor utama, yaitu Won Korea Selatan dan Yen Jepang.

Namun, dia tegas menyatakan posisi bank sentral RI. “Kami tidak bisa menerima depresiasi rupiah yang berlebihan seperti yang terjadi belakangan ini. Kemarin, rupiah ada di bawah fundamentalnya dan oleh karena itu, kami akan terus melakukan investasi,” ujarnya.

Secara tahun berjalan atau year-to-date, rupiah telah terdepresiasi 10,16%, lebih rendah dibandingkan koreksi won 8,35%, baht Thailand 6,62% dan yen 3,96%.

Namun lanjutnya, rupiah masih lebih baik dari dolar Australia sebesar 10,5%, ringgit Malaysia 13%, dan real Brasil 29%.

Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK, menuturkan belum perlu mengeluarkan kebijakan yang memberi wewenang bagi emiten untuk buyback saham tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

Menurutnya, kebijakan tersebut bisa diterapkan kapan saja apabila diperlukan.

Sampai saat ini, kebijakan itu baru akan berlaku jika IHSG rontok 15% dalam 3 hari berturut-turut dan melalui konsultasi dangan otoritas terkait.

OJK, lanjutnya, berencana merilis paket kebijakan lain untuk meningkatkan daya tahan sektor jasa keuangan setelah paket 35 kebijakan yang telah diluncurkan sebelumnya.

“Kami sedang menggodok lima Peraturan OJK lain di pasar modal, yang menyasar soal perluasan pasar, membangun mekanisme dan kemudahan – kemudahan insdustri kecil dan menengah, modal ventura, asset-backed securities (ABS) dengan underlying microfinance,” ujarnya.

Sumber : Harian Bisnis Indonesia

Below Article Banner Area

Baca Juga

demo-ahok-4-november-ini-reaksi-nu-muhammadiyah

Demo Ahok 4 November, Ini Reaksi NU & Muhammadiyah

Nadlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah mengaku tak bisa menolak aksi demo 4 November 2016, namun ...