Home / Tag Archives: KPU (page 2)

Tag Archives: KPU

DPR Justru Tuding KPU yang Jegal Ahok!

“Saya bilang yang menjegal Ahok bukan DPR, tapi KPU!” kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy (Sabtu, 11/6/2016). Seperti yang diketahui jika verifikasi dukungan bagi calon independen pada Pilkada menjadi perhatian masyarakat. Menanggapi hal itu Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy menuturkan bukan pihaknya yang berusaha menjegal calon Independen melainkan ...

Read More »

Pilgub DKI 2017; Soal Verifikasi Faktual, Relawan Ahok Siap Bantu KPU

  Relawan Muda Mudi Ahok siap membantu KPU dalam melakukan verifikasi faktual terhadap para pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari perseorangan pada pemilihan gubernur (pilgub) DKI 2017. “Kami akan membantu KPU dengan cara memberitahu seluruh pendukung Ahok agar pro-aktif pada saat KPU ...

Read More »

Pilgub DKI 2017; Soal Usulan Fahri, Surya Paloh bilang : Hanya Mencari-cari Alasan Saja

  Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta KPU menyeragamkan formulir dukungan bagi calon independen seperti Gubernur DKI petahana Basuki T Purnama atau biasa disapa Ahok. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menanggapi sinis usulan Fahri tersebut. Fahri meminta agar KPU membuat formulir standar untuk dukungan terhadap calon dari jalur independen ...

Read More »

Pilgub DKI 2017; Soal Verifikasi Factual, Ahok bilang : KPU DKI sanggup enggak?

Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok mempertanyakan apakah Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa melakukan verifikasi faktual. Sebab dalam diatur dalam pasal 48 di Revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pemilu. “KPU sanggup enggak? Kita tinggal tunggu aja. Kalau Uji Materi ya KPU dong. ...

Read More »

Fahri Hamzah Nilai Calon Independen yang Maju Pilkada Percaya diri Karena Banyak Pendukung

  Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai tidak mudah mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat dan dia menganggap mereka yang maju sebagai calon independen dalam Pilkada sebagai orang yang percaya diri memiliki pendukung yang banyak. “Tentu tidak mudah karena mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat itu. Yang maju sebagai calon independen ...

Read More »

KPU Keberatan Revisi UU Pilkada Soal Aturan Calon Indepeden

“Seharusnya penyelenggara tetap diberi ruang, yang penting kan semua proses verifikasi faktual selesai dalam waktu 14 hari” ungkap Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay. Rupanya Komisi Pemilihan Umum mempertanyakan urgensi di balik pembatasan masa klarifikasi pendukung calon perseorangan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang hanya tiga hari. Ketentuan itu dinilai membatasi ...

Read More »

Ini Komentar dari Ketua DPR, Soal UU Pilkada dimana Paslon Boleh kasih Uang Transport Peserta Kampanye

UU Pilkada yang baru disahkan DPR, membebaskan pasangan calon atau tim kampanye memberikan uang transport dan hadiah untuk peserta kampanye. Hal itu tentu saja mengindikasikan bagi ruang money politics. Terkait hal itu, Ketua DPR Ade Komarudin menegaskan justru Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus membuat peraturan pencegahan. Sebab dalam UU Pilkada ...

Read More »

Mendagri Tjahjo Berharap Revisi UU No.8 Tidak Ganggu Pilkada, Mengapa?

  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap pembahasan soal revisi Undang Undang (UU) nomor 8 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota tidak mengganggu tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang dimulai Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Saya kira yang penting itu tidak mengganggu tahapan-tahapan pilkada yang ...

Read More »

Mendagri Minta KPU Tidak Mundurkan Jadwal Pilkada Serentak 2017, Mengapa?

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memundurkan jadwal pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2017. Pada draf Peraturan KPU (PKPU), naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dijadwalkan dilakukan pada 30 April 2016. Tetapi jadwal NPHD kini berubah ke 22 Mei 2016. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta KPU tidak memundurkan tahap-tahap pilkada serentak. Ada alasan ...

Read More »

Mendagri Tjahjo Kumolo : Saya Setuju, Rekap Dukungannya Saja yang Pakai Meterei di Bagian Pengantarnya

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, setuju dengan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa dukungan bagi calon perseorangan harus dibubuhi meterai secara kolektif. “Saya setuju rekap dukungannya saja yang memakai meterai di bagian pengantarnya, misalnya rekap dukungan per kelurahan, desa atau kecamatan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (21/4). Dukungan bagi calon ...

Read More »