Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Nasional / Ulama NU Rekomendasikan Hukum Mati Bagi Para Koruptor

Ulama NU Rekomendasikan Hukum Mati Bagi Para Koruptor

konpres hukuman mati nu

Puluhan ulama Nusantara berkumpul di Yogyakarta pada tanggal 27-28 Juli silam. Beberapa ulama yang hadir antara lain KH Lukman Hakim dari Pesantren Tremas Pacitan, Muhammad Suardi (Wakil Ketua PWNU Sumbar), KH Khorun Niyat  (Pesantren Annur Kotagede), KH Abu Bakar Rahziz (Ponpes Mahasina Bekasi), KH Herman Alim M (Ponpes Al Asyariyah Parwasal Pontianak), dan KH Dr Afifudin Haritsa (Ponpes An Nahdlah Makassar).

Para Ulama berkumpul untuk membahas gerakan pesantren anti korupsi. Setelah dua hari bertemu, sejumlah rekomendasi dihasilkan, salah satunya adalah penerapan hukuman mati bagi koruptor.

“Sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang meliputi Sanksi sosial dan moral, pemiskinan harta, ta’zir, adzab di akhirat, dan hukum maksimal berupa hukuman mati,” ungkap Rais Syuriah PBNU KH Ahmad Ishomuddin dalam jumpa pers Halaqah Nasional Alim Ulama Nusantara di Hotel Santika, Yogyakarta, Rabu (29/7).

Dalam jumpa pers tersebut, hadir putri Gus Dur, Alissa Wahid, dan Dian Nafi (Ponpes Al Muayyad Sukoharjo).

Ishomuddin juga melanjutkan bahwa hukuman mati terhadap koruptor dapat ditetapkan apabila tindak pidana korupsi dan pencucian uang dilakukan ketika negara dalam keadaan bahaya, krisis ekonomi, krisis sosial, atau bahkan secara berulang-ulang.

“(Rekomendasi) Ini bermaksud memberikan warning kepada aparat penegak hukum untuk lebih serius menangani pelaku korupsi, untuk berani memberlakukan hukuman mati,” katanya.

Kami, sambung Ishomuddin, mendukung jika kondisi dan syaratnya terpenuhi. Ini sangat membahayakan dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Sementara itu salah seorang ulama dari Pati KH Umar Farouq menambahkan, mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi dan Maliki hukuman mati terhadap koruptor bisa diterapkan jika dilakukan terus-menerus. Ulama Nusantara selama ini memang berhati-hati, mengingat hukuman mati berurusan dengan nyawa manusia.

“Ini sudah waktunya, pamungkasnya dikeluarkan,” ujar Umar Farouq.

Dalam rekomendasi tersebut, yang dibacakan oleh Ishomuddin disebutkan pula bahwa korupsi mencakup kejahatan yang berkaitan dengan harta benda (al-jarimah al Maliyah) seperti Ghulul (penggelapan), Risywah (penyuapan), Sariqah (pencurian), Ghashb (penguasaan ilegal), nahb (penjarahan/perampasan), khianat (penyalahgunaan wewenang), akl al-Suht (memakan harta haram), hirabah (perampokan/perompakan), dan Ghasl al Amwal al Muharromah (mengaburkan asal usul harta yang haram. Korupsi juga telah diharamkan oleh ajaran Islam yang berdasar pada Alquran, Al-Hadist, Al-Ijma’, dan Al-Qiyas.

Tindak pidana pencucian uang juga mendapat perhatian besar dari para ulama. Sebelas dosa timbul dari aksi pencucian uang di antaranya karena tindakan itu merupakan persekongkolan dalam dosa dan permusuhan, membangkang terhadap pemerintah, merusak sistem ekonomi, kebohongan, dan merusak perlindungan sektor usaha.

 

 

 

 

Below Article Banner Area

Baca Juga

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...

2 comments

  1. klu MUI sering membuat fatwa seenaknya sendiri…… HARAMKAN FATWA yg bertentangan Undang2x dan Tembak MATI yang membuat FATWA yang TIDAK LOGIS DAN RASIONAL apalagi dimotori POLITIK…itu Termasuk FATWA kategori indikasi SARA dan bermotor KORUPTOR. FATWA itu SUCI dan TERHORMAT ( walaupun sy bukan muslim) ini juga termasuk Bandit AGAMA kalau mencederai Kesucian FATWA.

  2. Saat ini Indonesia situasi darurat penuh KORUPTOR yg tdk takut dgn ancaman hukuman. Mereka penghianat rakyat dan Negara, hukuman tembak mati sdh harus dilakukan. NKRI bentar lagi cerai berai klu tdk segera disikapi secara tegas dan keras.. HUKUM TEMBAK MATI