Home / Berita / Politik / Usut Kasus Setya Novanto Minta Jatah Freeport, KPK atau Polri?

Usut Kasus Setya Novanto Minta Jatah Freeport, KPK atau Polri?

Banyak pihak berharap agar KPK atau Polri segera mengambil langkah terkait dugaan menjual nama Presiden Jokowi oleh Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) terus mengalir.

Usut Kasus Setya Novanto Minta Jatah Freeport, KPK atau Polri

Ada kemungkinan bagi lembaga penegak hukum turut bergerak ungkap dugaan pemalakan 20 persen saham perseroan dan meminta jatah 49 persen saham proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Urumuka, Papua pada PT Freeport Indonesia (PTFI).

Wakil Ketua KPK Zulkarnain memberikan sinyal bahwa lembaga antirasuahnya bisa mengusut kasus pencatutan nama Presiden Jokowi meski tanpa aduan. Operasi senyab bisa digelar, akan tetapi KPK butuh waktu untuk pendalaman kasus terlebih dahulu.

“KPK akan menelusuri kasus itu. Terkait hal itu bisa ada laporan tanpa laporan sesuai Pasal 106 KUHP. Melalui proses yang silent. Dari informasi berbagai sumber, kita telaah dulu, kita kumpulkan, dan hasil analisa bagaimana” ungkap Zulkarnain, Jumat (20/11).

Namun KPK tak bisa terburu-buru mengusut kasus pertemuan antara Setnov yang diduga dengan Pengusaha Mohammad Riza Chalid dan Dirut Freeport Maroef Sjamsoeddin itu.

Jika memang akan dilimpahkan kepada KPK, lembaga antirasuahnya akan mendalami betul-betul dulu. Pasalnya KPK tak mungkin mempertaruhkan kredibilitasnya untuk mengusut kasus kecil yang belum jelas.

Di lain pihak KPK, Taufiequrachman Ruki juga coba memberikan komentarnya. Ruki menilai bahwa kasus yang menyeret nama Setya Novanto lebih baik ditangani pihak kepolisian. Karena kepolisian bisa secara luas menelisik kasus atau pelanggaran yang dilakukan oleh ketua DPR tersebut.

“Kalau saran saya yang paling tepat pegang kasus ini Kepolisian saja. Karena mereka bisa masuk dari berbagai penjuru” tuturnya.

Pihak kepolisian hingga kini juga masih menunggu proses penyidikan di MKD. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengaku hingga kini pihaknya belum menerima laporan terkait pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla itu.

“Perlu ada laporan kalau begitu (pencemaran nama baik)” ungkap Badrodin, seperti yang dilansir Merdeka.

Baca Juga

Ini Isi Puisi Fadli Zon untuk Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, rupanya disambut oleh Wakil Ketua DPR ...