Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Bisnis / Utang Swasta Akan Dibatasi Oleh Pemerintah

Utang Swasta Akan Dibatasi Oleh Pemerintah

Pemerintah akan mengatur kembali kebijakan mengenai ratio hutang terhadap ekuitas atau sering disebut ratio DER (Debt Equity Ratio). Perubahan kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya Utang Lauar Negeri (ULN) khususnya milik swasta yang menjadi perhatian pemerintah. Kebijakan baru tujuannya untuk menekan utang swasta yang selama ini cukup memprihatinkan .

Sebagai informasi, hingga Februari ULN swasta tercatat sebesar US$ 164,13 miliar, atau tumbuh 13,8% bila dibanding Februari tahun lalu yang tercatat US$ 144,23 miliar.

Kebijakan tersebut akan diterapkan mulai 1 Januari 2016 mendatang. Aturan ini akan berlaku untuk seluruh utang perusahaan, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Demikian Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan,

Pembatasan DER adalah 4:1. “Jadi 80% utang dan 20% modal. Memang belum ideal tapi lebih baik kita melakukan sesuatu,” kata Bambang, Kamis (13/5). Perhitungan tersebut berdasarkan hasil kajian mendalam dari kementeriannya.

Bambang mencontohkan, jika utang perusahaan di atas 80% dari ekuitas, kelebihannya tidak dihitung pengurang pajak.

Penerapan aturan DER ini tidak berlaku untuk seluruh sektor perusahaan. Pengecualian diterapkan untuk sektor perbankan dan sektor pertambangan dengan pertimbangan untuk sektor perbankan rasio utang terhadap modal telah diatur dalam peraturan perbankan. Sedangkan untuk sektor pertambangan, telah diatur dalam kontrak karya (KK). Penjelasan Bambang,

Pertumbuhan utang swasta pada Februari ini menurun dibanding pertumbuhan tahunan bulan sebelumnya yang tumbuh 14,4%. Namun bila melihat secara bulanan ada pertumbuhan tipis 0,26% dari Januari US$ 163,71 miliar.

Sementara itu, secara total ULN Indonesia hingga Februari lalu tercatat sebesar US$ 299,89 miliar atau naik 9,4% dari posisi Februari 2014. Jika DER ini diterapkan, pemerintah berharap ULN dapat ditekan. Selain itu menekan utang, kebijakan ini juga diharapkan dapat memperkuat modal perusahaan.

Sebelumnya, aturan DER pernah dikeluarkan pemerintah sekitar tahun 2000 dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Waktu itu aturan DER alias utang berdasarkan modalnya adalah 3:1. Artinya utang swasta hanya boleh tiga kali dari modal. Sayangnya, aturan tersebut hanya bertahan seminggu karena menuai protes dari berbagai kalangan pengusaha. Akankah ketentuan pemerintah yang baru ini juga akan bertahan seumur jangung, mudah mudahan tidak dan akan berjalan sesuai dengan harapan pemerintah.

Below Article Banner Area

Baca Juga

amnesti_pajak889

Periode I Tax Amnesty Berakhir hari ini, Dirjen Pajak: Kita akan Layani Sampai Selesai

Periode I program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty bakal berakhir hari Jumat (30/9) ini. Untuk ...