Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Berita / Walau Mengaku Inovasi, tapi Bareskrim Polri Tetap Menetapkan Denny Indrayana Tersangka

Walau Mengaku Inovasi, tapi Bareskrim Polri Tetap Menetapkan Denny Indrayana Tersangka

Prof Denny Indrayana
Prof Denny Indrayana

Tak lama lagi mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof Denny Indrayana yang dikenal sangat dekat dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menjadi pesakitan di ruang persidangan. Pasalnya, berkas kasus korupsi  pengadaan peralatan  sistem pembayaran paspor secara elektronik (Payment Gateway) telah dikirim ke Kejaksanaan untuk mendapat penelitian lebih lanjut sebelum dibawa ke persidangan. Denny adalah satu-satunya tersangka dalam kasus itu.

“Memang tersangkanya hanya satu, tersangkanya Pak Denny ‎saja,” ucap Kabareskrim Komjen Budi Waseso, Minggu 9 Agustus.. Menurut orang nomor satu di Bareskrim ini, meski tersangkanya baru Denny namun masih terbuka kemungkinan ada tersangka baru lantaran kasus ini terus didalami penyidik.

“‎Kasus ini terus kami dalami, termasuk ke perusahaan rekanan (vendor) dan pihak bank juga yang menampung uang sebelum masuk ke kas negara,” ungkapnya.

Lebih lanjut mengenai berkas Denny, Kejaksaan Agung kini telah meneliti berkas tersebut. Kapuspenkum Kejagung, Tony Spontana mengatakan berkas sudah diterima pada Kamis (6/8/2015) kemarin dan saat ini masih diteliti jaksa peneliti pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum).

Tonny melanjutkan, pihak Kejaksaan memiliki waktu tujuh hari untuk menganalisa dan menentukan sikap. Serta maksimal dua minggu untuk menyampaikan ke penyidik Bareskrim apakah berkasnya itu sudah memenuhi syarat (P21) atau perlu dilengkapi (P19).

“Berkas Denny sudah diterima Kamis sore kemarin, sekarang masih diteliti di Pidsus,” ucapnya, Minggu (9/8/2015).

Seperti diketahui, Denny telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi payment gateway. Dia diduga menyalahgunakan wewenang dalam program sistem pembayaran paspor elektronik di Kementerian Hukum dan HAM.

Atas perbuatannya dia dijerat dengan Pasal 2 ayat 2, Pasal 3 dan Pasal 23 UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama.

Denny sendiri membantah kalau ia melakukan tindakan korupsi dalam kasus itu. “Menurut saya itu bukan korupsi, itu inovasi. Kalau ada persoalan teknis, sebaiknya  didiskusikan, saya siap,” katanya.

Meski demikian, Denny mengaku siap menghadapi persidangan nanti. Ia akan mendatangkan ahli meringankan yakni Profesor Eddy OS Hiariej dari UGM  guna memberi keterangan di persidangan. Sebagai ahli pidana, Eddy akan memberikan keterangan tidak ada unsur pidana di kasus payment gateway.

Denny beralasan hanya berniat memperbaiki pelayanan publik lewat payment gateway.‎”Enggak ada aliran ke saya, langsung ataupun tak langsung. Enggak ada penunjukan langsung. Ini perbaikan pelayanan publik. Kita dorong saat wamen. Sumbatannya ada di proses pembayaran,” tutur dia.

Ia  mencontohkan kantor pelayanan pembuatan paspor di Jakarta Selatan. Di mana, orang harus mengantre dari pukul 05.00 WIB dan menunggu lima jam untuk membayar paspor. Ia pun mengubah sistem pembayaran dari manual ke online.

‎”Intinya pembayaran manual jadi online, menghilangkan calo. Kalau manual bayar paspor ke calo, uang dikasih ke calo. Kalau sistem online enggak bisa. Masak kita ngasih ATM ke calo, dengan sistem itu dapat memperpendek pembuatan paspor dan menghilangkan calon,” terang Denny.

Kasus itu dilaporkan pertama kali oleh Syamsul Rizal pada 10 Februari 2015. Pelaporan tersebut menyebutkan bahwa kebjakan Denny Indrayana sebagai terlapor telah merugikan negara sebesar Rp 32 miliar.‎- Tri/jpn

Below Article Banner Area

Baca Juga

jokowi-ada-kelompok-ingin-goyang-persatuan

Jokowi: ‘Ada Kelompok Ingin Goyang Persatuan’

“Ada kelompok-kelompok yang ingin menggoyang persatuan Indonesia” ungkap Jokowi, Selasa (1/11/2016). Tidak dipungkiri jika Indonesia ...